Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yakin ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 ekonomi dapat masuk ke dalam zona positif. Optimisme ini didasari atas penemuan vaksin virus corona (Covid-19) hingga rencana vaksinasi massal dan belanja negara sebagai motor penggerak perekonomian dalam negeri.
Sri Mulyani menambahkan, dalam rangka penanganan Covid-19 tahun depan, vaksinasi dan langkah-langkah protokol kesehatan menjadi sentimen utama ekonomi. Keberhasilan pengendalian virus corona akan menentukan arah rebound dan recovery ekonomi.
“Ekonomi kita bisa rebound dan recovery secara terus menerus, itu tentu tergantung dari penanganan Covid-nya sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam acara Outlook I Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan, dan Reforma Agraria, Jumat (11/12).
Baca Juga: Sri Mulyani: Vaksin sudah diimpor, virus corona belum tentu bisa dikendalikan
Adapun total target vaksinasi di Indonesia sebanyak 107 juta orang pada tahun 2020 hingga 2022. Dari angka tersebut sebanyak 32 juta orang masuk dalam skema vaksinasi program sedangkan 75 juta orang masuk dalam skema vaksinasi mandiri.
“Kami berhadap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan, maka kita tetap bisa mengendalikan Covid-nya. Dengan demikian kegiatan ekonomi sosial masyarakat bisa dinormalisir, dan itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih,” jelas Menkeu.
Dari sisi fiskal, Sri Mulyani bilang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 siap untuk mendukung ekonomi dalam negeri, termasuk penanganan kesehatan. Setali tiga uang, belanja negara senilai Rp 2.750 triliun akan di arahkan dalam tujuh langkah strategis.
Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 550 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dialokasikan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketiga, perlindungan sosial sebesar Rp 408,8 triliun dengan prioritas antara lain program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, kartu sembako, dan penerima iuran bantuan (PBI) JKN.
Keempat, infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dengan arah penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Kelima, ketahanan pangan sebesar Rp 99 triliun untuk meningkatkan produksi pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate. Keenam, teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebesar Rp 26 triliun sebagai optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik.
Ketujuh, sektor pariwisata sebesar Rp 14,2 triliun untuk mendorong pembangunan dengan fokus lima kawasan super prioritas dan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Ada wacana gaji PNS naik, Sri Mulyani belum sepakat dengan Kementerian PANRB
“Ini tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi di tahun depan, sehingga kontraksi ekonomi yang terjadi di kuartal II tahun ini mulai beralih dikurangi dan sekarang di sekitar 3,49%, lalu kuartal IV-200 mendekati 0%. Sehingga di 2021 ekonomi kita memasuki zona positif atau rebound yang cukup kuat,” ujar Sri Mulyani.
Kendati begitu, Menkeu menekankan langkah-langkah pemulihan ekonomi pada 2021 akan berjalan mulus apabila ada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarkaat. Baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun sektor keuangan.
Baca Juga: Berikut rincian kenaikan tarif cukai rokok naik di 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
