Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengoptimalkan status barang milik negara (BMN) idle yang bisa digunakan untuk kantor Kementerian/Lembaga baru di Kabinet Merah Putih.
Ia menyebut, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.
"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (24/10).
Selain itu, Sri Mulyani berserta jajarannya juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi Resktrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru, sesuai dengan Kabinet Merah Putih.
“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” imbuhnya.
Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.
Sebagai penutup, Menkeu menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi yang telah dilaksanakan ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.
Selanjutnya: IMF Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Mentok 5,1%, Airlangga: Kita Belum Keluarkan Jurus
Menarik Dibaca: Hujan Hanya Turun di Sini, Ini Prakiraan Cuaca Besok (25/10) di Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
