kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Sri Mulyani meminta peningkatan pengelolaan kas negara dan cegah pemborosan


Kamis, 14 Januari 2021 / 18:16 WIB
Sri Mulyani meminta peningkatan pengelolaan kas negara dan cegah pemborosan
ILUSTRASI. Sri Mulyani meminta peningkatan pengelolaan kas negara dan cegah pemborosan


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pada Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelolaan kas negara harus semakin ditingkatkan agar tidak ada account dan uang yang idle di pusat maupun di daerah.

“Cari cara untuk bisa menyebabkan treasury function berjalan secara maksimal. Menghilangkan berbagai hal yang sifatnya idle atau pemborosan atau dalam hal ini value for money-nya menurun,” ujar Sri Mulyani yang hadir pada acara tersebut secara virtual, Kamis (14/1).

Berbagai inovasi yang telah dilakukan DJPb, seperti Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dan implementasi virtual account untuk rekening Kementerian Lembaga, diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan penerimaan negara dan memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Saya harap ini bisa betul-betul meningkatkan fungsi treasury dengan mengoptimalkan jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas secara maksimal juga accountability control yang makin baik,” kata Menkeu.

Konsolidasi informasi keuangan juga diharapkan terus dilakukan. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang mengintegrasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) dapat dikembangkan agar kedua sistem tersebut dapat terintegrasi secara real time.

Sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.

“Sekarang dengan inisiatif SIKRI, saya harap integrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi keuangan yang lengkap, memiliki akurasi, dan kecermatan yang paling tinggi,” tutup Menkeu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×