kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Sri Mulyani ingin kembangkan dana abadi pendidikan hingga Rp 100 T


Kamis, 11 Januari 2018 / 15:37 WIB
Sri Mulyani ingin kembangkan dana abadi pendidikan hingga Rp 100 T
ILUSTRASI. Astera Primanto Bhakti Dirut LPDP


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah memformulasikan agar dana abadi di bidang pendidikan atau sovereign wealth fund (SWF) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak hanya digunakan untuk membiayai pendidikan formal, tetapi juga vokasi dan penelitian.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkeu ingin mengembangkan dana abadi di pendidikan tersebut hingga Rp 100 triliun. Sebab saat ini dana abadi yang dikelola baru sebesar Rp 31 triliun.

"Kalau dia jadi satu dedicated sovereign wealth fund yang nanti proyeksi anggarannya kami bisa capai setiap tahun katakanlah Rp 100 triliun, berarti berapa dana yang bisa digunakan untuk tradisional beasiswa S2, S3 atau vokasi, dan penelitiannya. Kemarin waktu sidang kabinet terbatas sudah dapat masukan dari para menteri, presiden dan wapres, ya nanti kami akan formulasikan," kata Sri Mulyani di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (11/1).

Meski begitu, ia mengaku bahwa pembiayaan pendidikan vokasi tidak hanya tergantung pada dana yang dikelola oleh LPDP saja. Sebab, anggaran kegiatan vokasi bisa juga berasal dari anggaran dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementistekdikti).

Lebih lanjut dirinya menyebut, penyerapan anggaran pendidikan sebesar 20% berdasarkan amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum maksimal. Namun, alokasinya yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus tetap dijaga.

Sebab itu, Sri Mulyani mengaku akan membuat mekanisme agar komitmen alokasi anggaran 20% terpenuhi. Akan tetapi di saat yang bersamaan, penggunaan tidak hanya asal habis melainkan juga agar dampak yang dihasilkan lebih besar lagi.

"Karena kalau tujuannya hanya akan menghabiskan 20%, jadi anggaran pendidikan yang sia-sia. Jadi kami sedang cari bagaimana penggunaan anggaran pendidikan yang besar digunakan dengan baik," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×