Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - Dengan realisasi penerimaan pajak yang minim, Kementerian Keuangan (Kemkeu) yakin bisa mengamankan target defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar 2,92% dari PDB. Caranya adalah dengan mengoptimalkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk mencukupi kekurangan dana belanja.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Askolani mengatakan, SILPA pemerintah hingga 31 Agustus 2017 lebih dari Rp 100 triliun. Jumlah itu sebagai cadangan yang mencukupi keperluan belanja pemerintah agar tetap konsisten. "Kami sudah ada data penerimaan setiap bulan, kalau sampai ada gap sedikit, pakai cadangan," katanya kepada KONTAN, Kamis (14/9).
Dia bilang pada akhir Agustus 2016, SILPA pemerintah tercatat Rp 97 triliun. Menjelang akhir tahun, biasanya posisi SILPA berangsur turun sejalan dengan belanja yang lebih kencang di akhir tahun. Askolani memastikan pada akhir tahun 2017 posisi SILPA akan diminimalkan agar pembiayaan yang dilakukan pemerintah tidak mubazir. "Pemerintah upayakan minimalis. Tetapi tetap diupayakan masih tetap ada SILPA. Supaya manageable, menjaga kebutuhan awal tahun depan," tambah Askolani.
Seperti diketahui realisasi penerimaan pajak dari awal tahun hingga 31 Agustus 2017 baru mencapai Rp 685,6 triliun atau 53,5% dari target APBNP 2017 yang Rp 1.283,57 triliun. Sementara realisasi belanja pemerintah hingga Agustus 2017 mencapai Rp 695,66 triliun. Angka itu setara 50,9% dari target belanja pemerintah tahun ini. Dengan begitu maka defisit anggaran dari awal tahun hingga Agustus 2017 sebesar Rp 224,3 triliun, atau setara dengan 1,64% dari PDB.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara bilang, tingginya SILPA merupakan dampak penahanan belanja pemerintah semester I-2017. Hasilnya, konsumsi pemerintah kuartal kedua 2017 turun 1,93% year on year (yoy). "Ini tidak bagus untuk perekonomian karena belanja pemerintah adalah stimulus ekonomi," kata Bhima, Minggu (17/9).
Pemerintah menahan belanja karena berjaga-jaga terhadap kemungkinan target penerimaan pajak tak tercapai. Ia memproyeksikan, penerimaan pajak tahun ini shortfall lebih dari Rp 100 triliun. "Pemerintah dilema. Belanja ditahan, ekonomi stagnan. Penyerapan belanja maksimal efeknya defisit anggaran bisa melonjak di atas 2,6% dari PDB," katanya.
Pada kuartal ketiga ini, Bhima memperkirakan belanja pemerintah tumbuh 3% (yoy), didorong oleh pencairan gaji ke-13 PNS. Realisasi belanja barang masih lambat setelah ada Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
