Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka menjaga posisi tawar Koperasi dan UMKM (KUMKM) dalam pelaksanaan kemitraan yang sudah terjalin antara KUMKM dan usaha skala besar, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Temu Konsultasi Pemantauan Kemitraan di Bandung pada Kamis (5/3).
Temu Konsultasi ini bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mendapat amanat untuk melaksanakan pengawasan kemitraan sesuai PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Pemberdayaan KUMKM dengan model bisnis kemitraan antara KUMKM berbasis komoditas/produk dengan usaha besar merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM.
Peluang membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran KUMKM telah terbuka, apalagi di tengah situasi perkembangan Informasi teknologi (IT)/digital kemitraan dapat dikembangkan berbasis digital. Kemitraan yang diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkesinambungan.
Baca Juga: Teten: UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi di tengah merebaknya corona
“Para pihak yang bermitra, baik KUMKM dan usaha besar harus sama-sama menjaga kesepakatan untuk menjamin keberlangsungan kemitraan,” kata Plt Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Herustiati dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Jumat (6/3).
Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menegaskan kemitraan harus dengan prinsip saling membutuhkan sehingga tidak ada yang merasa dipaksa dalam menjalin kemitraan tersebut.
“Prinsip kemitraan itu adalah kebutuhan karena sama-sama saling membutuhkan. Harus ada prinsip saling memerlukan jangan smapai ada pelaku usaha besa merasa dipaksa dengan kemitraan itu,” tutur Abdul Hakim.
Ia menegaskan KPPU sebagai otoritas hadir melakukan pengawasan atas hubungan kemitraan. Namun, ditekankannya, pengawasan kemitraan tidak menggunakan UU Anti Monopoli namun UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebab pengawasan ini bersifat mediasi.
“Kami mengawasi hubungan kemitraan jangan sampai ada penyalahgunaan posisi tawar antara UMKM dan usaha besar. Pengawasan ini sifatnya soft, mediasi saja. Jangan sampai pengawasan ini membuat hubungan kemitraan malah putus," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
