kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.026,34   9,98   0.98%
  • EMAS975.000 -0,51%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Simak Ketentuan Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk HRC Alloy dari Tiongkok


Minggu, 13 Maret 2022 / 13:19 WIB
Simak Ketentuan Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk HRC Alloy dari Tiongkok
ILUSTRASI. Suasana di pergudangan baja , Pho KONTAN/Achmad Fauzie


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menetapkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 15/PMK.010/2022, tentang Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor prod UK Hot Rolled coil of other alloy  (HRC ALLOY) dari Republik Rakyat Tiongkok.

Peraturan ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, telah terbukti terjadi dumping atas impor produk HRC Alloy yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

“(Peraturan ini juga berdasarkan) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian,” dikutip dari PMK tersebut, Minggu (13/3).

Baca Juga: Emiten Baja Membidik Pertumbuhan Dua Digit

Adapun, peraturan tersebut berlaku pada  impor produk HRC Alloy dari Republik Rakyat Tiongkok termasuk dalam pos tarif ex. 7225.30.90 sebagaimana tercantum dalam PMK mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Spesifikasi tarif bea masuk atas barang impor tersebut diantaranya, memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% sampai 0,003%, atau memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% dan Titanium (Ti) kurang lebih sebesar 0,025%, akan dikenakan bea masuk antidumping.

Selanjutnya, nama-nama eksportir atau eksportir produsen produk yang dinekana bea masuk antidumping adalah, pertama, Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd, Rizhao Steel Wire Co., Ltd, Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura) akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 26,9%.

Kedua, Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd, Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, Xinsha International Pte. Ltd. 39,1% (Singapura), dan Shagang International (Singapura) Pie.Ltd akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 39,1%.

Ketiga, Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 8,6%. Keempat, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd, Shougang Qian'an Iron & Steel Company, dan Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 25,1%.

Kelima, Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading 12,1% Co., Ltd, dan Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 12,1%.

Keenam, Shanghai Meishan Iron and Steel Co.,Ltd, dan Baosteel Singapore Pte. Ltd akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 4,2%. Ketujuh, perusahaan lainnya akan dikenakan bea masuk antidumping sebesar 50,2%.

Baca Juga: Sejumlah Emiten Baja Pasang Target Optimistis pada 2022, Ini Alasannya

Lebih lanjut, pengenaan bea masuk antidumping ini berlaku sepenuhnya terhadap HRC Alloy yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Atau, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Sementara itu, Pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri ini berlaku selama 5  tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×