kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Setoran Pajak Digital PMSE Tembus Rp 2 Triliun, Pajak Tunjuk 8 Pemungut Lagi


Jumat, 04 Juni 2021 / 05:05 WIB
Setoran Pajak Digital PMSE Tembus Rp 2 Triliun, Pajak Tunjuk 8 Pemungut Lagi


Reporter: Adinda Ade Mustami, Yusuf Imam Santoso | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengumpulkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan digital atau pajak digital yang berada dalam lingkup perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Kebijakan pajak digital PMSE yang berlaku sejak tahun lalu telah mengumpulkan setoran sebesar Rp 2,01 triliun.

Angka penerimaan pajak digital PMSE ini merupakan penerimaan PPN yang terkumpul sejak pertama kali pungutan PPN PMSE diterapkan, yakni Juli 2020 hingga akhir Mei lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, realisasi pajak digital PMSE dari PPN itu berasal dari 50 perusahaan digital.

Adapun sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, pihaknya telah menunjuk 73 perusahaan digital sebagai pemungut pajak digital berupa PPN PMSE.

Teranyar, Kamis (3/6) kemarin, Direktorat Jenderal Pajak kembali menambah delapan perusahaan digital sebagai pemungut pajak digital, penyetor, dan pelapor PPN.

Delapan perusahaan pemungut pajak digital PMSE yang dimaksud, antara lain: TunnelBear LLC, Xsolla (USA), Inc., Paddle.com Market Limited, Pluralsight, LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, dan PT Dua Puluh Empat Jam Online.

"Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya, kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×