Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Keberadaan sekretariat gabungan (Setgab) kembali dipertanyakan oleh sejumlah partai koalisi yang mendukung pemerintahan SBY-Boediono.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ketinggalan mengkritik keberadaan Setgab. PPP menilai selama ini Setgab tak lebih hanya dianggap sebagai pemadam kebakaran saja.
"Tidak tahu Setgab itu masih ada apa tidak. Yang jelas PPP menganggap posisinya Setgab seringkali digunakan kalau ada persoalan yang mengancam kebijakan presiden. Baru Setgab bergerak. Tetapi ketika kebijakan akan dibuat, Setgab tidak ada. Jadi kan kaya pemadam kebakaran saja," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Syaifuddin di kompleks parlemen, Senin (6/1/2014).
Oleh karenanya, PPP mendorong agar kedepannya Setgab harus aktif dilibatkan dalam setiap kebijakan pemerintahan SBY-Boediono.
"Kebijakan harus melibatkan koalisi dan Setgab. Jadi tumbuh rasa memiliki terkait kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan pemerintah," imbuhnya.
Meskipun demikian, PPP tetap mempunyai tanggungjawab moral untuk mengawal pemerintah SBY-Boediono sampai akhir masa jabatannya.
"PPP tetap setia mengawal SBY-Boediono sampai khusnul khotimah, artinya pemerintah ini harus berakhir indah," ujar Wakil Ketua MPR ini.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan keberadaan Setgab yang dibentuk koalisi parpol pendukung pemerintah SBY-Boediono pada 2010. Setgab itu terdiri dari enam parpol, yakni Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa tujuan dibentuknya Setgab tidak tercapai sebab soliditas di internal Setgab mulai rapuh karena tidak mempunyai kesamaan visi antar keenam partai tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
