Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap provinsi serta minimal Rp 20 miliar bagi kabupaten menuai catatan dari pengamat anggaran.
Kebijakan fiskal menjelang akhir tahun tersebut dinilai berpotensi mengganggu perencanaan keuangan yang sudah disusun pemerintah daerah.
Manajer Riset dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi menilai, pembagian dana tersebut belum mencerminkan aspek keadilan fiskal. Pendekatan kebijakan seharusnya menyesuaikan kondisi tingkat kemiskinan serta kapasitas riil masing-masing wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Apkasi Sambut Positif Tambahan Dana Daerah, Tapi Pertanyakan Waktu Pencairan
"Catatan saya, rencana kucuran dana tambahan menjelang akhir tahun berisiko menciptakan kebijakan tambal sulam. Berpotensi memicu resentralisasi terselubung serta melemahkan kemandirian fiskal daerah yang sudah terencana matang dalam dokumen anggaran resmi tahun berjalan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (16/11/2026).
Badiul mengungkapkan, dampak ekonomi dari suntikan belanja negara tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran program serta kecepatan eksekusi di lapangan.
Sementara itu, lanjut dia, sempitnya tenggat waktu pencairan dikhawatirkan justru memicu penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah.
"Kalau anggaran dialirkan pada proyek infrastruktur padat karya atau pemberdayaan UMKM, perputaran uang akan cepat dirasakan. Sebaliknya, waktu yang mepet berisiko memicu tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran dan memperkecil manfaat ekonomi nyata," ungkapnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Swasta Turun Jadi US$ 196,3 Miliar pada Kuartal III 2026
Terkait sumber pembiayaan, ia meminta pemerintah membuka rincian efisiensi belanja barang dan jasa kepada publik di tengah tekanan setoran pajak, di mana berdasarkan hitungan Menteri Keuangan masih kurang Rp 514 triliun jelang akhir tahun ini.
Badiul menambahkan, kucuran dana tambahan ini juga dinilai belum mampu menutup dampak pemangkasan alokasi transfer ke daerah (TKD)
"Artinya, kebijakan ini belum mampu menggantikan pemangkasan transfer ke daerah yang telah menekan ruang fiskal. Dana tersebut merupakan angin segar sementara, tetapi belum menjadi solusi struktural bagi penguatan kemandirian fiskal daerah jangka panjang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)