Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sia-sia saja Pemerintah dan pengembang mengebut pembangunan rumah susun (rusun), rumah sederhana sehat (RSh), dan rumah swadaya. Soalnya, sampai detik ini, masih ada sedikitnya 100.000 unit yang belum mendapat aliran listrik. Walhasil, unit-unit tersebut belum dihuni atau laku terjual.
Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tito Nurbaintoro mengatakan, total kebutuhan setrum bagi 100.000 unit mencapai 36,28 juta watt. Rinciannya, rusun sebanyak 11,52 juta watt, RSH 23,55 juta watt, serta rumah swadaya 1,22 juta watt. "Pemerintah membutuhkan dana subsidi listrik sebesar Rp 400 miliar," katanya, Senin (15/6).
Data Departemen Pekerjaan Umum (PU) menyebut, sepanjang 2003 hingga 2008 lalu sudah berdiri 139 twin block atau menara kembar. Tapi, hanya 60,5 twin block atau 43,2% saja yang sudah ditinggali, lalu 45 twin block (33%) segera dihuni pada 2009 ini, dan 12 twin block (8,8%) siap dihuni. Adapun sisanya, "Masih ada 22 twin block atau sekitar 15% sedang dibahas dengan Pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pasokan listrik," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen PU, Budi Yuwono.
Bukan cuma Pemerintah, para pengembang juga mengeluhkan masalah listrik. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria mengungkapkan, biaya pemasangan listrik semestinya cuma Rp 300 per volt ampere. Atau, sekitar Rp 270.000 untuk daya listrik 900 watt. Tapi kenyataannya, pengembang harus membayar lebih mahal lagi, yakni Rp 750.000. Itu belum termasuk biaya jaringan dan instalasi listrik sebesar Rp 3.000.000. "Sehingga total yang kami bayarkan sebesar Rp 3,75 juta," kata Teguh.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Muchtar bilang, keuangan perusahaan yang cekak membuat PLN belum bisa memperluas jaringan listrik termasuk ke rusun, RSh, dan rumah swadaya. Untuk mengaliri listrik ke 1,3 juta pelanggan, perusahaan setrum pelat merah ini membutuhkan dana sebesar Rp 3,2 triliun.
Padahal, uang yang ada di kantong PLN cuma Rp 1 triliun. Makanya, "Saat ini, hanya 65% masyarakat yang sudah mendapatkan aliran listrik," ujar Fahmi. Itu sebabnya, dia berharap Proyek Listrik 10.000 megawatt tahap pertama bisa kelar tahun depan.
Walaupun begitu, Fuad Zakaria, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), tetap meminta agar PLN membeberkan lokasi mana saja yang belum menjadi prioritas dimasuki jaringan listrik. "Dengan begitu pengembang tidak akan membangun di daerah yang memang masih minim pasokan listrik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
