Reporter: Grace Olivia | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi investasi sepanjang tahun 2018 lalu meleset dari target. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di periode Januari-Desember 2018 hanya Rp 721,3 triliun, lebih rendah dari target yang dipatok sebelumnya sebesar Rp 765 triliun.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini, berbagai insentif yang disodorkan pemerintah akan mampu memperbaiki iklim dan mendorong pertumbuhan investasi. Dalam proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) 2019, pertumbuhan investasi diyakini mampu menembus 7%.
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus mendukung perbaikan investasi melalui berbagai kebijakan, terutama terkait perpajakan. "Selain untuk mendorong penerimaan negara lebih tinggi, kebijakan pajak juga akan terus ditujukan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia," ujarnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2019, Rabu (30/1).
Tax allowance dan tax holiday, lanjut Sri Mulyani, merupakan salah satu bentuk kebijakan yang telah dieksekusi pemerintah dalam rangka mendorong laju investasi. Hingga akhir tahun lalu, total nilai rencana investasi yang memanfaatkan tax holiday tercatat sebesar Rp 210,8 triliun dengan penerima sebanyak 12 wajib pajak yang terdiri dari 11 investasi baru dan 1 ekspansi bisnis.
Sementara, terdapat 149 fasilitas tax allowance yang telah diberikan oleh pemerintah sepanjang tahun lalu, dengan 69 di antaranya telah memasuki tahap 80% realisasi.
"Total nilai rencana investasi yang dihimpun dari pemberian insentif ini mencapai Rp 138,32 triliun plus US$ 9,6 juta. Dengan realisasi investasinya tercatat telah mencapai Rp 63,5 triliun plus US$ 7,6 juta," tutur Sri Mulyani.
Adapun, pemerintah juga tengah mengkaji realisasi insentif double-deduction tax bagi sektor usaha yang mengadakan kegiatan vokasi maupun riset dan pembangunan (R&D). Rencananya, pemerintah bakal memangkas pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan yang terlibat dalam vokasi dan R&D sebesar 200%. Sektor yang diharapkan fokus melakukan vokasi antara lain agribisnis, pariwisata, kesehatan, e-commerce, dan ekspor jasa.
Dalam rangka meningkatkan daya saing, baik untuk ekspor maupun investasi, pemerintah juga fokus mengalokasikan belanja pada sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sepanjang tahun ini. Sri Mulyani kembali memaparkan, pemerintah menggelontorkan anggaran belanja sebesar Rp 492,5 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan.
Sri Mulyani juga menyebut, pemerintah tetap memastikan pembangunan dan investasi infrastruktur tetap berjalan. Lantas, alokasi anggaran infrastruktur tahun ini dipatok sebesar Rp 415 triliun. Sementara, dana perlindungan sosial juga meningkat menjadi Rp 385,2 triliun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan, pemerintah memiliki skema skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) sebagai upaya menarik investasi swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur publik.
Hingga akhir 2018, total nilai proyek yang digarap melalui skema KPBU mencapai Rp 165 triliun. "Jadi, dari sisi fiskal, kami siap menjadi partner yang dapat diandalkan bagi investor. Kami sudah punya track record yang tidak akan menipu Anda semua (investor)," tandasnya.
Senada, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong agar investor tetap optimistis terhadap prospek investasi di Indonesia. Bahkan, ia meyakini bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menanamkan investasinya di dalam negeri di tengah potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ada dua hal menurut Perry yang menjadi alasan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia sejak saat ini. Pertama, prospek investasi di Indonesia tahun-tahun selanjutnya akan lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang naik dan stabilitas ekonomi yang terjaga.
Proyeksi BI pertumbuhan PDB di tahun 2019 berada di kisaran 5,0%-5,4%, dengan titik tengah pertumbuhan 5,2%. "Kedua, dan yang terpenting, adanya sinergi kuat pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan antarotoritas keuangan di Indonesia," tutur Perry, Rabu (30/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
