Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melaporkan kementerian atau instansi mana saja yang elektronik auditnya (e-audit) susah diakses. Sebab, menurut SBY seharusnya semua satuan kerja dan instansi pemerintah memiliki e-audit yang bisa diakses oleh BPK, sehingga bisa melakukan kontrol dan pencegahan terjadinya kesalahan dan penyelewengan keuangan negara.
SBY mengemukakan itu usai mendengar laporan Ketua BPK Hadi Poernomo tentang hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat 2012 di Istana Negara. "Dikatakan tadi masih ada satuan kerja atau instansi yang belum bisa diakses e-auditnya. Saya berharap semua bisa diakses. Tolong pak Hadi serahkan daftar satuan kerja atau instansi pemerintah yang bleum bisa bersambung dengan e-audit," ujar SBY.
Presiden mengatakan, bukan hanya jajaran pemerintah saja yang e-auditnya bisa bersambung, tapi juga semua lembaga negara. Sebab, kalau pemerintah diminta tertib maka lembaga negara lain juga harus tertib. Sebab semua lembaga negara menggunakan uang negara. Maka sistem, mekanisme, dan pengawasan juga harus berjalan.
Pada kesempatan tersebut, sebelumnya mengeluhkan bahwa BPK masih kesulitan mengaudit laporan keuangan satuan kerja atau instansi pemerintah karena e-audit yang dimiliki tidak bisa diakses penuh atau tidak tersambung dengan BPK. Hadi berharap e-audit ini dapat segera diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
