kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

SBY harus copot menteri berkinerja buruk


Minggu, 30 Desember 2012 / 09:00 WIB
SBY harus copot menteri berkinerja buruk
ILUSTRASI. Suasana kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan melakukan pergantian sejumlah menteri atau reshuffle pada awal 2013 setelah mendapatkan hasil evaluasi kementerian sepanjang 2012 dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Peniliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mengatakan bila Presiden SBY ingin mengukir prestasi baik sepanjang kepemimpinannya, maka sudah sepatutnya melakukan pergantian menteri yang berkinerja buruk.

"Kalau Pak SBY mau meninggalkan nama baik atau meninggalkan tinta emas, yah mau enggak mau, anggota kabinet yang kinerjanya jelek yah dicopot saja," ujar Syamsuddin saat ditemui Tribunnews.com di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12).

Menurut Syamsuddin, Presiden SBY tidak perlu mempertimbangkan lagi dengan partai mana berkoalisi. "Dari pada tidak sama sekali. Sepanjang reshuffle itu tidak bersifat politis, tapi kinerja," tandasnya.

Dia juga menambahkan, bila Presiden SBY benar-benar ingin meningkatkan kualitas kinerja pemerintahannya, maka semestinya tidak hanya posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang dilakukkan pergantian. "Tapi (pergantian untuk) kabinet yang kinerjanya tidak maksimal yah juga ikut. Yang tahu itu, yah UKP4," ujarnya.

Salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar seorang menteri berkinerja buruk, yakni ketidakmampuan menyerap anggaran APBN yang sudah didapatkan kementeriannya. "Teman-teman FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mengutarakan ada enam kementerian dengan daya serap APBN kurang dari 20%, gila apa!" ujarnya. (Abdul Qodir/Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×