Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali melakukan penagihan kepada empat obligor/debitur BLBI pada Kamis (9/9). Total nilai yang ditagih mencapai Rp 6,47 triliun.
Pertama obligor/debitur atas nama (a.n.) Kwan Benny Ahadi yang memiliki utang sebesar Rp 157,72 miliar.
Kedua, obligor a.n. Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono yang dipanggil dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Aspac dengan utang sebesar Rp 3,57 triliun.
Ketiga, debitur a.n. PT Era Persada yang mempunyai utang atas dana BLBI sebesar Rp 130,57 miliar.
Baca Juga: Satgas BLBI kuasai lagi 2 aset obligor di Pondok Indah dan Karet Tengsin
Keempat, obligor/debitur a.n. Ronny H.R. selaku penanggung jawab kucuran BLBI untuk PT Timor Putra Nasional atau PT TPN dengan utang senilai Rp 2,61 triliun.
Dari pemanggilan tersebut, Ronny H.R. telah memenuhi panggilan. Kemudian, Kwan Benny Ahadi juga hadir melalui video conference dari Kedutaan Besar RI di Singapura. Sementara, Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono dan PT Era Persada tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI.
Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Rionald Silaban menyampaikan pihaknya terus melakukan penagihan kepada seluruh obligor/debitur atas kasus dana BLBI yang telah berlarut lebih dari dua puluh tahun lalu.
Adapun total piutang para debitur pengemplang dana BLBI yang akan ditagih Satgas BLBI sebesar Rp 70,45 triliun. Sementara, total aset piutang BLBI mencapai Rp 110,45 triliun.
Baca Juga: Satgas BLBI panggil konglomerat Kaharudin Ongko kembalikan uang negara Rp 8,2 triliun
“Ada beberapa dari mereka (obligor/debitur) yang telah meninggal untuk itu ini tidak menutup hak tagih pemerintah kepada obligor tersebut. Kita akan mengejar warisnya atau warisannya,” kata Rio saat Konferensi Pers, Jumat (10/9).
Sebelumnya, Satgas BLBI juga telah memanggil dua obligor BLBI yakni Agus Anwar. Pemanggilan Agus terkait dengan utang BLBI yakni senilai Rp 635,4 miliar dalam rangka PKPS Bank Pelita Istimart Rp 82,2 miliar terkait penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Puspan.
Lalu, Kaharudin Ongko, taipan dan mantan Wakil Komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN) dengan total tagihan dana BLBI sebesar Rp 7,83 triliun.
“Agus Anwar belum hadir, namun sudah ada komunikasi dengan Satgas. Sedangkan Kaharudin Ongko diwakili oleh kuasa hukum,” kata Rionald.
Selanjutnya: Pemerintah mengalami kendala proses penyitaan sejumlah aset BLBI di luar negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
