kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.679.000   7.000   0,42%
  • USD/IDR 16.490   100,00   0,60%
  • IDX 6.520   249,06   3,97%
  • KOMPAS100 949   42,15   4,65%
  • LQ45 738   34,14   4,85%
  • ISSI 202   5,55   2,82%
  • IDX30 382   17,70   4,85%
  • IDXHIDIV20 462   16,68   3,75%
  • IDX80 107   4,47   4,34%
  • IDXV30 110   2,54   2,36%
  • IDXQ30 125   5,23   4,36%

Sasaran MGDs akses air minum sulit tercapai


Rabu, 11 April 2012 / 13:17 WIB
Sasaran MGDs akses air minum sulit tercapai
ILUSTRASI. Cara lapor ke Kemenkes jika efek samping vaksin Covid-19 bikin sakit


Reporter: Rika Panda | Editor: Edy Can


JAKARTA. Pemerintah memastikan target akses air minum yang aman sebesar 68,87% sesuai dengan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sulit tercapai. Sebab, hingga akhir 2010 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pelayanan air minum secara nasional baru mencapai 53,26%. Rinciannya, sebesar 59,87% di perkotaan dan 46,79% di perdesaan.

Kementerian PU mengatakan, rendahnya pencapaian itu karena pengelolaan yang kurang efisien dan kurangnya pendanaan untuk pengembangan. “Dilihat dari pencapaian hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal dalam tiga dasawarsa terakhir anggaran untuk pelayanan air minum dan sanitasi sudah dinaikkan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono Prawirosudirjo, Rabu (11/4).

Budi mengatakan, total anggaran mencapai Rp 30 triliun selama 2009 hingga 2014. Ini berarti ada anggaran sebesar Rp 6 triliun.

Budi mengatakan alokasi anggaran ini sebenarnya sudah naik hingga tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, dia mengatakan, anggaran tersebut masih jauh sekitar 20% dari angka kebutuhan yang ada untuk pelayanan air bersih ke masyarakat.

Menurut Budi, pemerintah berharap pendanaan ini diperoleh melalui APBD dan kerjasama dengan sektor swasta melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Cuma, dia bilang harapan tersebut tidak terjadi karena pemerintah daerah sering terbelit masalah lain sehingga masalah air bersih dan sanitasi bukan prioritas dalam penganggaran APBD. “Bahkan ada Pemda atau Pemkot yang tidak mengalokasikan APBD untuk air bersih dan sanitasi,” katanya.

Selain itu, Budi mengakui kualitas pelayanan PDAM juga memperihatinkan. Menurutnya, banyak PDAM yang tidak bisa memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan mampu mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara efisien dan efektif melalui manajemen internal. Dari 335 PDAM yang tersebar di seluruh Indonsia, hanya 145 PDAM yang berstatus sehat, selebihnya 104 PDAM berstatus kurang sehat dan 86 PDAM berstatus sakit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×