kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Sasaran MGDs akses air minum sulit tercapai


Rabu, 11 April 2012 / 13:17 WIB
Sasaran MGDs akses air minum sulit tercapai
ILUSTRASI. Cara lapor ke Kemenkes jika efek samping vaksin Covid-19 bikin sakit


Reporter: Rika Panda | Editor: Edy Can


JAKARTA. Pemerintah memastikan target akses air minum yang aman sebesar 68,87% sesuai dengan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sulit tercapai. Sebab, hingga akhir 2010 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pelayanan air minum secara nasional baru mencapai 53,26%. Rinciannya, sebesar 59,87% di perkotaan dan 46,79% di perdesaan.

Kementerian PU mengatakan, rendahnya pencapaian itu karena pengelolaan yang kurang efisien dan kurangnya pendanaan untuk pengembangan. “Dilihat dari pencapaian hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal dalam tiga dasawarsa terakhir anggaran untuk pelayanan air minum dan sanitasi sudah dinaikkan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono Prawirosudirjo, Rabu (11/4).

Budi mengatakan, total anggaran mencapai Rp 30 triliun selama 2009 hingga 2014. Ini berarti ada anggaran sebesar Rp 6 triliun.

Budi mengatakan alokasi anggaran ini sebenarnya sudah naik hingga tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, dia mengatakan, anggaran tersebut masih jauh sekitar 20% dari angka kebutuhan yang ada untuk pelayanan air bersih ke masyarakat.

Menurut Budi, pemerintah berharap pendanaan ini diperoleh melalui APBD dan kerjasama dengan sektor swasta melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Cuma, dia bilang harapan tersebut tidak terjadi karena pemerintah daerah sering terbelit masalah lain sehingga masalah air bersih dan sanitasi bukan prioritas dalam penganggaran APBD. “Bahkan ada Pemda atau Pemkot yang tidak mengalokasikan APBD untuk air bersih dan sanitasi,” katanya.

Selain itu, Budi mengakui kualitas pelayanan PDAM juga memperihatinkan. Menurutnya, banyak PDAM yang tidak bisa memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan mampu mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara efisien dan efektif melalui manajemen internal. Dari 335 PDAM yang tersebar di seluruh Indonsia, hanya 145 PDAM yang berstatus sehat, selebihnya 104 PDAM berstatus kurang sehat dan 86 PDAM berstatus sakit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×