Salah satu produk olahan smelter tembaga bebas PPN

Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Kabar gembira untuk industri tambang yang hendak membangun pabrik pengolahan anode slime alias lumpur anoda.

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 106/2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk yang merupakan bahan baku emas batangan tersebut.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, lahirnya PP ini akan memberikan solusi untuk pengembangan pabrik anode slime di Indonesia.

Sebab, selama ini pengusaha urung membangun pabrik tersebut lantaran terkena PPN 10%.

Kebijakan ini akan efektif mulai 27 Januari depan, atau berlaku pada 30 hari setelah PP diundangkan pada 28 Desember silam.

"Persoalannya dari dulu kan hasil samping dari tambang tembaga tidak bisa diproses di dalam negeri karena adanya kebijakan pungutan PPN," ujar dia, Senin (11/1).

Anode slime merupakan produk samping dari hasil pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga.

Saat ini, penghasil anode slime di Indonesia baru hanya PT Smelting yang beroperasi di Gresik dengan produksi sekitar 2.000 ton per tahun.

Menurut Bambang, pembebasan PPN anode slime diharapkan akan mendorong perusahaan tambang dan investor lain untuk menggelar kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri.

"Saat ini, produksinya kan hanya dari Smelting Gresik. Namun, kalau nanti ada lagi perusahaan yang menghasilkan anode slime, bisa memanfaatkan kebijakan ini," kata dia.

Nah, salah satu perusahaan yang meyambut baik beleid anyar ini ialah PT Aneka Tambang Tbk.

Bahkan, perusahaan pelat merah ini pun siap menginvestasikan dana senilai US$ 43 juta untuk membangun pabrik anode slime dengan kapasitas 2.000 ton per tahun.

Tri Hartono, Corporate Secretary Antam mengatakan, selama dua tahun ini negosiasi Antam dengan PT Smelting di Gresik berjalan mandeg.

Sebab, Antam tidak bisa membuat perjanjian jual beli anode slime dengan Smelting lantaran adanya pungutan PPN sebesar 10% dari harga jual.

Alhasil, produk anode slime selama ini hanya menjadi komoditas ekspor dan tidak bisa terserap di dalam negeri.

"Tidak akan visible kalau kami tetap membangun pabrik anode slime dengan beban PPN 10%, kami akan melanjutkan proyek pembangunan pabrik setelah adanya kepastian bebas PPN," kata dia.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Smelting serta PT Freeport Indonesia selaku produsen konsentrat tembaga akan menggelar negosiasi untuk pengadaan anode slime.

Menurut Tri, pembangunan pabrik anode slime membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan bisa beroperasio sebelum 2017 depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News