Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyambut Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) berkomitmen mengusung pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Bidang Perekonomian PDIP Said Abdullah mengatakan, terdapat beberapa agenda ekonomi strategis yang perlu dilanjutkan pada masa pasca pemerintahan Presiden Jokowi.
Baik yang bersifat mandatori maupun kebutuhan untuk merespons dinamika global ke depan.
Pertama, kewajiban melanjutkan proyek pemindahan ibukota negara. Hal ini bersifat mandatoris, karena perintah undang undang.
Baca Juga: Pasar Saham dan Obligasi Diramal Menarik pada 2023, Begini Saran Manajer Investasi
Said mengatakan, PDI Perjuangan berkepentingan melanjutkan agenda ini, terutama memastikan dukungan investasi yang cukup melalui skema KPBU, dan keterlibatan swasta, mengingat porsi APBN hanya 20% dari keseluruhan anggaran pemindahan IKN.
"Maka PDI Perjuangan berkewajiban untuk memberikan dukungan politik dan kebijakan agar iklim investasi yang baik bagi masuknya investasi untuk IKN," ujar Said kepada Kontan.co.id, Kamis (1/12).
Kedua, agenda melanjutkan kemandirian pangan, dan energi yang diperkirakan belum tuntas hingga 2024. Oleh sebab itu program strategis untuk melanjutkan kemandirian pangan dan energi harus terus dilanjutkan, dan dipercepat dengan roadmap (peta jalan) yang realistis.
Hal ini menjadi agenda penting sebab Indonesia sering menghadapi tekanan baik dari sisi neraca perdagangan, dan pembayaran. Setiap perubahan kenaikan harga harga pangan dan energi impor, APBN tidak cukup ideal untuk menopangnya.
Baca Juga: Mencermati Prospek Pasar Obligasi dan Bursa Saham Domestik pada tahun 2023
Said mengatakan, peralihan energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi agenda yang sangat penting. Apalagi Indonesia juga terikat dengan berbagai komitmen internasional untuk pengurangan emisi.
Indonesia sendiri menargetkan zero emisi pada 2050. Oleh sebab itu pencapaian pengurangan emisi menjadi fondasi penting. "Urusan pangan juga sangat strategis, menyangkut hajat hidup rakyat," ucap Said.
Said menyebut, sensitivitas APBN dan daya beli rakyat terhadap pangan sangat besar. Kenaikan harga pangan mendorong kenaikan laju inflasi, dan menjatuhkan daya beli rakyat, yang ujungnya kenaikan angka kemiskinan.
"Kami akan memberikan dukungan kebijakan untuk melanjutkan agenda kemandirian pangan, kita butuh bukan hanya swasembada beras, tetapi kedelai, jagung, pengganti gandum, gula, dan lainnya," kata Said.
Ketiga, melanjutkan agenda program pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, perumahan rakyat. Agenda ini penting untuk mempercepat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Kita memiliki visi Indonesia Emas 2045, syarat dasar menuju ke sana adalah IPM yang meningkat," ungkap Said.
Misalnya saja rerata tingkat pendidikan Indonesia harus minimal harus 12 tahun. Angka harapan hidup rakyat meningkat dengan baik sejalan dengan peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Kecipratan Efek Pemilu, Cermati Rekomendasi Saham Sektor Konsumsi: ICBP dan MYOR
"Angka stunting kita bisa turun di bawah 5%. Akses terhadap perumahan rakyat, terutama di perkotaan bisa terjangkau oleh rakyat menengah bawah, dan backlog perumahan bisa diturunkan," jelas Said.
Keempat, meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia melalui peningkatan sarana infrastruktur darat, laut dan udara. Tantangan sebagai negara kepulauan adalah mendorong efektivitas dan efisiensi biaya logistik nasional.
Dengan biaya logistik nasional yang lebih ekonomis akan mendorong daya saing produk produk nasional di pasar internasional. Sehingga produk produk nasional kompetitif di pasar ekspor.
"Bila ekspor kita meningkat, maka penguasaan pasar dan mutu produksi barang dan jasa kita meningkat, maka akan memperbesar skala PDB kita, dan yang lebih penting adalah menyerap lapangan kerja," terang Said.
Baca Juga: Pasar Saham dan Obligasi Bakal Menarik pada 2023, Simak Saran Sejumlah MI Ini
Kelima, memperkuat pembangunan UMKM dan Koperasi. UMKM dan Koperasi adalah tiang utama ekonomi Indonesia. Serta penyumbang PDB dan serapan lapangan kerja terbesar.
UMKM dan Koperasi wujud nyata dari ekonomi kerakyatan. Tujuan Presiden Jokowi agar UMKM dan Koperasi mampu memproduksi barang dan jasa dan masuk ke pasar e-commerce secara otomatis akan mendorong jangkauan pasar mereka lebih luas.
"Agenda mendorong UMKM dan Koperasi masuk ke e-commerce perlu terus ditingkatkan," ucap Said.
Selain itu, agenda UMKM dan Koperasi masuk pasar ekspor juga perlu diberikan dukungan dan insentif yang memadai. Seperti akses permodalan, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, jaringan hulu dan hilir, dan lain lain.
"Setidaknya hal-hal itu yang dalam hemat kami penting untuk menjadi program strategis pada bidang ekonomi di pemerintahan mendatang," pungkas Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
