Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan, partainya akan konsisten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, meskipun ada salah satu dari 10 syarat yang diajukan oleh Demokrat tak masuk dalam RUU Pilkada.
"Kami tetap langsung, itu kan syarat," kata Ruhut, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9).
Sebelumnya, Demokrat mengajukan 10 syarat perbaikan pilkada langsung. Sepuluh syarat itu harus dimasukkan ke dalam RUU Pilkada yang baru. Menurut Ruhut, apabila ada salah satu syarat yang tidak masuk, hal itu dapat dibicarakan.
"Kalau tidak bisa di sini, kita tetap langsung," katanya.
Ia mengatakan, partai akan memberikan sanksi kepada anggota Fraksi Demokrat yang membelot dari sikap partai. Menurut dia, semua kader Partai Demokrat sangat loyal terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kita pecat (yang membelot). Enggak bisa dong, kita kan loyal kepada Pak SBY, enggak bisa," kata dia, saat menjawab sanksi apa yang akan diberikan.
Pada hari ini, DPR akan mengambil keputusan terhadap RUU Pilkada. Rapat paripurna akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Hingga rapat kerja kemarin, masih banyak perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR mengenai RUU Pilkada.
Seperti dikutip harian Kompas, perbedaan sikap itu terlihat saat rapat kerja Komisi II DPR dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Pilkada di DPR, Jakarta, Rabu (24/9/2014). Fraksi PDI-P, Partai Hanura, PKB, dan Partai Demokrat memberikan dukungan terhadap mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Fraksi Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Gerindra mendukung pilkada oleh DPRD. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Meski mendukung pilkada langsung, Partai Demokrat meminta tiga perbaikan pada draf RUU Pilkada, yaitu uji publik calon kepala daerah yang hasilnya menentukan lulus atau tidaknya calon, kandidat kepala daerah harus ikut bertanggung jawab jika massa pendukungnya ricuh, dan untuk mencegah politisasi birokrasi, petahana tidak memutasi pegawai setahun sebelum pilkada dan kepala daerah terpilih tidak memutasi selama setahun setelah terpilih. Jika tiga hal ini tak diakomodasi, Demokrat akan mendorong opsi ketiga dalam rapat paripurna, selain opsi pilkada langsung dan pilkada tidak langsung.
Selain mekanisme pilkada, perbedaan sikap terlihat pada syarat calon kepala daerah, yaitu terkait ikatan perkawinan dan darah dengan petahana untuk mencegah politik dinasti. Demokrat dan Gerindra meminta calon tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis lurus satu tingkat ke atas, bawah, dan samping dengan petahana. Adapun Partai Golkar, PDI-P, dan PKB meminta istri atau suami petahana dilarang, sedangkan anak dan saudara tidak dilarang.
Perbedaan juga masih terlihat dalam menyikapi siapa yang dipilih saat pilkada, apakah kepala dan wakil kepala daerah (satu paket) atau hanya kepala daerah, sedangkan wakilnya dipilih oleh kepala daerah terpilih.
Bagi fraksi pendukung pilkada langsung, masih ada perbedaan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara. PKB mendukung rekapitulasi suara dari TPS langsung ke KPU. PDI-P ingin rekapitulasi berjenjang seperti selama ini, dari TPS ke desa, kecamatan, dan berakhir di KPU. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
