kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Rencana pemindahan ibu kota masuk dalam RPJMN 2020-2045


Kamis, 09 Mei 2019 / 12:38 WIB
Rencana pemindahan ibu kota masuk dalam RPJMN 2020-2045


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara. Hal itu terlihat dari rencana pemindahan ibu kota yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Namun, rencana tersebut belum masuk dalam Rencana Lerja Pemerintah (RKP).

"Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksananya kita akan sesuaikan untuk masuk pada RKP tahun bersangkutan," ujar Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas), Kamis (9/5).

Pemindahan ibu kota dinilai banyak pihak tidak menyelesaikan masalah. Justru dikhawatirkan akan memindahkan masalah yang dialami Jakarta sebagai ibu kota saat ini ke daerah baru nantinya.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Bambang. Bambang mengatakan, rencana pemindahan ibu kota telah melihat hasil pemindahan yang dilakukan oleh sejumlah negara sebelumnya.

Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Selain itu, Jakarta dapat lebih fokus sebagai pusat perekonomian."Jadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, dan keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional," terang Bambang.

Sebelumnya DPR juga sempat membahas rencana pemindahan ibu kota. Peran DPR sebagai pengawas pemerintah akan dilakukan dengan membuka konsultasi bagi pemerintah.

"Pada saatnya DPR akan melakukan evaluasi apakah gagasan tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan," jelas Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato pembukaan masa sidang V DPR.

DPR meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian rencana tersebut secara komprehensif. Termasuk dengan menyertakan berbagai pihak dalam kajian tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×