kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Rencana pemerintah untuk Jakarta setelah ibu kota pindah ke Kalimantan


Jumat, 14 Februari 2020 / 17:38 WIB
Rencana pemerintah untuk Jakarta setelah ibu kota pindah ke Kalimantan
ILUSTRASI. A view of Indonesia's Parliament building in Jakarta, Indonesia, November 23, 2017.


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi Jakarta masih tetap penting setelah pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sebagai kota pusat bisnis dan keuangan di Indonesia, Jakarta memiliki daya tarik yang cukup tinggi.

Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan aset-aset nilai di DKI agar produktif.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), setelah dipetakan, nilai aset pemerintah di Jakarta saat ini ada di kisaran Rp 1.400 triliun. Untuk itu, pemerintah mendorong agar aset-aset itu tetap berfungsi dan memberikan pemasukan bagi negara.

Baca Juga: Delapan kementerian dan lembaga ingin ajukan asuransi gedung

"Sejak rencana pemindahan dicetuskan, banyak perusahaan swasta yang mulai menanyakan, salah satunya perihal gedung-gedung pemerintahan pusat di Jakarta," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan pada Jumat (14/2) di Jakarta.

Ia menambahkan, aset negara yang paling diincar terutama gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena memiliki lahan yang luas dan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena dekat dengan pusat perbelanjaan FX Sudirman.

Baca Juga: Asabri Bilang Rajin Setor Iuran dan Laporan, tapi OJK Tak Melakukan Pengawasan



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×