Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, mendukung hadirnya produk tembakau alternatif di Indonesia.
Dukungan terhadap produk ini diperkuat karena dinilai memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah. “Yang risiko hanya 30% saja diperbolehkan, apalagi yang risikonya tinggal 5%,” kata KH Marzuki dalam siaran persnya, Selasa (26/3).
KH Marzuki menjelaskan bahwa dukungan ini akan semakin sesuai jika produk tersebut dikaji dalam perspektif agama. “Kalau murni pembahasan hukum agama, maka yang minim mudharatnya itu harus didorong,” ujarnya.
Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) melalui buku Fikih Tembakau, Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia dipaparkan bahwa inovasi teknologi diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai upaya memberikan manfaat (kemaslahatan) yang lebih besar bagi umat manusia. Kemashalatan yang dimaksud antara lain adalah upaya menurunkan risiko kesehatan melalui penggunaan produk tembakau alternatif.
Meski demikian, masih banyak berbagai pihak yang menolak kehadiran produk tembakau alternatif ini karena dinilai tetap memiliki risiko kesehatan. Menanggapi hal ini, KH Marzuki berpendapat bahwa penolakan terhadap produk tembakau alternatif lebih kepada persaingan bisnis.
“Kalau ada yang ruwet dengan pemikiran itu, biasanya orang tersebut punya kepentingan lain. Khawatir produknya tergeser atau terganggu,” katanya.
Sebelumnya, dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 28 Februari sampai 1 Maret 2019 di Jawa Barat lalu menghasilkan enam rekomendasi, yang salah satu poinnya mengenai produk tembakau alternatif.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Masduki Baidowi mengatakan rekomendasi tersebut dikeluarkan karena keterkaitannya dengan petani tembakau dari kalangan Nahdliyin.
“Saat ini terdapat produk tembakau alternatif yang tidak dibakar, sehingga tidak mengandung TAR yang tinggi. Inilah sebenarnya yang mesti dikembangkan. Ke depan, kita berharap kepada pemerintah agar mendorong pengembangan industri ini,” tegas Masduki.
Selain itu, Masduki menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan pengembangan riset sehingga hasilnya nanti dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi yang terkait produk tembakau alternatif.
Ketua Pengurus Lakpesdam Rumadi Ahmad juga menambahkan bahwa perspektif pemerintah terhadap produk tembakau alternatif saat ini masih soal cukai dan pendapatan, tetapi paradigma untuk mengurangi risiko kesehatan belum menjadi perhatian.
“Oleh karena itu, NU memandang penting riset-riset mengenai produk tembakau ini perlu dilakukan. Kedua, memastikan bahwa kalau dikembangkan produk tembakau alternatif ini perlu perlindungan yang kuat," ujar Rumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
