/2025/08/15/1816389163.jpg "Puan Minta BNPB Kembali Jadi Koordinator Penanganan Karhutla")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah perkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Puan mengatakan Indonesia memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan, yang perlu diantisipasi pemerintah dari waktu ke waktu. Namun, kondisi alam membuat waktu dan lokasi terjadinya bencana sulit diprediksi secara pasti.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Baca Juga: Penelitian Ungkap Pengaruh Produk Tembakau yang Dipanaskan Terhadap Kualitas Udara
“Dulu, waktu saya berada di pemerintah, yang menjadi lead-nya itu adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu,” kata Puan dalam Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Puan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak setelah kondisi darurat karhutla teratasi. Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman dan pencegahan kebakaran, tetapi juga dampak sosial yang muncul di masyarakat.
Ia menyoroti potensi gangguan kesehatan akibat asap, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, aktivitas pendidikan anak serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Puan mengatakan DPR akan meminta pemerintah memperkuat pola penanganan bencana secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar dampak karhutla dapat segera ditangani.
Baca Juga: Mulai 10 September, DJP Perluas Pemajakan Transaksi Digital Luar Negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
