/2026/08/14/1397375708.jpg "Puan: Aparat Tak Boleh Jadi Alat Kekuasan")
Reporter: Aura Putri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara hingga pimpinan nasional. Puan bilang, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.
Hal tersebut disampaikan Puan merespons kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Ada El-Nino, Bos Bulog Pertimbangkan Stop Ekspor Beras
Puan mengatakan, DPR mendukung upaya Polri untuk mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional. Ia juga mengajak seluruh anggota DPR memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional lembaga legislatif.
"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyampaikan agenda legislasi DPR pada masa sidang ini. DPR bersama pemerintah akan membahas empat rancangan undang-undang (RUU) yang merupakan inisiatif DPR.
Baca Juga: ICW Soroti Belanja Influencer Dua Kementerian yang Tembus Rp 14,69 Miliar
Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Selain itu, DPR akan mempercepat penyusunan sejumlah RUU yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi untuk melindungi masyarakat. Puan menegaskan, proses penyusunan regulasi tersebut harus mengutamakan substansi, kehati-hatian, serta partisipasi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
