Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot upaya pembebasan lahan sejumlah ruas tol yang mangkrak. Jika di tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 1 triliun, di tahun 2014 pemerintah butuh anggaran Rp 2 triliun untuk membebaskan lahan sejumlah ruas tol.
"Tahun 2014, kita butuh anggaran setidaknya Rp 2 triliun untuk pembebasan lahan," ujar Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Achmad Herry Marzuki, Selasa (1/10) kemarin.
Herry mengungkapkan, kebutuhan anggaran tersebut sudah dianggarkan dalam Rancangan APBN 2014 dan diharapkan bisa disetujui DPR.
Ia menjelaskan, beberapa ruas seperti ruas tol Solo-Mantingan I dan II, Mantingan-Kertosono I dan II, Pandaan-Malang, Pasirkoja-Soreang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Medang-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai.
Menurut Herry, pembebasan lahan tersebut harus segera dilakukan mengingat ruas tol ini cukup penting dan paling memungkinkan untuk terus diselesaikan.
Ia mencontohkan ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 72,67% dan ditargetkan tahun ini 80%.
"Kami optimistis tercapai karena warga sudah setuju untuk musyawarah," katanya.
Herry mengatakan, pemerintah akan terus berupaya meyakinkan publik bahwa yang setelah pembebasan, kelak nantinya tanah tersebut milik negara bukan investor.
DPR belum bahas anggaran 2014
Selama ini, lanjut dia, banyak kesalahpahaman bahwa tanah untuk jalan tol nantinya akan diserahkan negara kepada investor.
Padahal, investor hanya sebagai operator dan memegang konsesi jalan tol tersebut dalam waktu tertentu, setelah itu tanahnya akan dikembalikan pada negara.
Anggota Komisi V DPR, Saleh Husein mengatakan, DPR belum membahas pengajuan anggaran tersebut.
Menurutnya, anggaran pembebasan lahan merupakan faktor penting dalam rangka mempercepat proyek pembangunan jalan tol.
"Tapi yang terjadi selama ini, anggarannya ada, investornya ada, tetapi pembebasan lahan berlangsung sangat lamban," katanya.
Menurut politisi Partai Hanura ini, faktor penting pembebasan lahan bukan semata soal ketersediaan anggaran, tetapi juga meyakinkan masyarakat untuk bisa melepas tanahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
