Sumber: Kompas.com | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dalam melayani masyarakat.
Jokowi mengungkapkan sudah ada tim gabungan yang akan melakukan Operasi Pemberantasan Pungli.
"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini setop namanya pungli terutama pada pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden seusai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10).
Sebelum meninjau Kemenhub, Presiden menggelar rapat terbatas membahas reformasi hukum. Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Seusai rapat, Presiden langsung menerima laporan dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub.
"Rapat selesai saya dapat laporan dari Kapolri bahwa di Kemenhub telah ditangkap adanya pungli untuk kepengurusan laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda, ada yang ratusan ribu (rupiah), ada yang jutaan (rupiah)," kata Presiden.
Presiden sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PANRB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
