Sumber: KONTAN | Editor: Test Test
SUBANG. Kendati para bankir sudah giat mengalirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tak berarti mereka terbebas dari kritik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar banyak keluhan dari para pengusaha kecil. Para pebisnis kelas bawah itu menilai bank masih terlalu kaku dalam menerapkan syarat pengucuran KUR. Presiden pun meminta bank-bank penyalur KUR dapat menerapkan standar aturan, persyaratan, dan layanan yang sama dalam penyaluran KUR, "Saya harap BRI, BNI, Bank Mandiri dan bank lain aturannya seragam agar memudahkan masyarakat," ujar Presiden Susilo saat berdialog dengan para petani di acara Peresmian Pekan Padi Nasional III 2008 di Sukamandi, Subang, Kamis (24/7).
Selama ini ada enam bank penyalur KUR. Keenam bank tersebut adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin. Meski begitu, Presiden juga meminta agar calon debitur KUR juga menjelaskan alasan dan tujuan usaha meminta kredit. Selain itu nasabah perlu mejelaskan apa usaha yang mereka geluti secara lengkap dan jelas agar bank segera menyetujui permohonan kreditnya dan tidak menolaknya. "
Ada SMS yang masuk ke ponsel Ibu Negara, dan menyatakan protes, katanya susah mendapat KUR, ternyata orang itu belum tahu mau usaha apa, tentu saja bank menolak memberikan KUR," urai Presiden. Sekretaris Perusahaan PT BNI Tbk. Intan Katoppo mengakui, saat ini bank-bank penyalur KUR bersama dengan departemen-departemen yang terkait memang sedang membicarakan standar pengucuran KUR yang komprehensif.
"Sebenarnya di pasar saat ini secara umum standar KUR sudah ada. Tapi dalam penerapannya dianggap masih ada perbedaan-perbedaan," tutur Intan. Tambahan plafon Kendati mengkritik bank yang tak menerapkan aturan yang standar, Presiden toh memuji kinerja para bankir dalam menyalurkan KUR. Sejak dimulai pada Oktober 2007 lalu, KUR yang tersalur per akhir Juli sudah mencapai Rp 8 triliun lebih. Bank penyalur KUR terbesar adalah PT BRI Tbk. Nilai KUR yang disalurkan BRI setara dengan 70% dari total KUR. Presiden berharap DPR nantinya menyetujui penambahan anggaran KUR sebesar Rp 10 triliun pada tahun anggaran 2009 mendatang.
"Harusnya DPR setuju karena ini untuk kepentingan rakyat," harapnya. Selain itu Presiden menyebut pemerintah telah menganggarkan dana tak kurang dari ?Rp 24,5 triliun untuk program KUR. Penggunaan dana ini terbagi Rp 14,5 triliun untuk 2008 dan Rp 10 triliun untuk 2009. Direktur Utama BRI Sofyan Basir memberi penjelasan tentang berbagai fasilitas KUR dan plafon yang tersedia. Untuk program KUR bagi kelompok Petani, kategori usaha sangat mikro I berhak mendapat kredit senilai Rp 10 juta. Fasilitas kredit ini mendapat pencadangan resiko pemerintah sebesar 10%. Sedang usaha sangat mikro II mendapat mendapatkan plafon senilai Rp 5 juta - Rp 50 juta dengan pencadangan resiko pemerintah 40%. Usaha kecil mendapat plafon Rp 50 juta - Rp 250 juta dengan pencadangan resiko pemerintah 30%. Plafon kredit usaha kecil II berkisar Rp 250 juta hingga Rp 500 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
