Presiden dapat laporan keuangan dari BPK

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini menerima laporan hasil pemeriksaan, atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyampaian LKPP kali ini disaksikan juga oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan non lembaga pemerintahan.

Dalam laporannya, ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan ada penurunan kualitas LKPP yang dibuat pemerintah. Hal itu tercermin dalam jumlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan.

Jika tahun lalu jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP di tahun 2013 berjumlah 65 K/L, tahun 2014 hanya 62 K/L. Sebaliknya, jumlah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan Tidak Memberikan opini meningkat menjadi masing-masing 18 dan 7 K/L.

Dalam laporan tersebut BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah agar kualitas LKPP di tahun ini lebih baik. "Saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet kerja untuk melaksanakan rekomendasi tersebut," ujar Jokowi, Jumat (5/6) di Istana Bogor.

Jokowi juga bilang pemerintah harus meningkatkan pengawasan internal. Terutama yang berkaitan dengan deteksi dini, sehingga permasalahan akan cepat diketahui oleh aparatur yang melaksanakan di lapangan. Salah satu perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah antara lain dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan dengan akrual basis, tidak lagi berdasarkan cash basis.

Menurut BPK ada beberapa permasalahan yang selalu berulang, dan harus diselesaikan pemerintah. Diantaranya adalah pertama, mengenai program sertifikasi tanah milik pemerintah perlu menjadi program yang riil.

Kedua, tanah yang tidak dimanfaatkan (idle) perlu diinventarisasi lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi barang milik negara idle. Ketiga, pemerintah perlu segera menyusun kebijakan aset eks BPPN. Keempat, pemerintah harus memperbaiki cara pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau.

Kelima, pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah terkait pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan. Keenam, meninjau kebijakan belanja di akhir tahun. Ketujuh, program nasional penyediaan air bersih melalui PDAm harus menjadi program nasional.

Disamping rekomendasi-rekomendasi tersebut masih ada rekomendasi yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. BPK juga meminta pemerintah untuk serius menindaklanjutinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News