Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Prancis menawarkan utang sampai dengan US$ 30 miliar kepada pemerintah untuk pembangunan beberapa proyek infrastruktur Indonesia.
Tawaran pinjaman ini mereka berikan dalam dua pilihan skema pinjaman. Pertama, dalam bentuk sovereign loan dengan kondisi long maturity. Tawaran pinjaman bentuk ini sebagaimana diungkapkan oleh Vincent Rousset, Direktur Departemen Agen Pembangunan Perancis (AFD) untuk wilayah Asia, ditawarkan dalam bentuk dua mata uang; dolar Amerika dan Euro.
Vincent mengutarakan, untuk pilihan pinjaman pertama, sistem bunga yang akan dikenakan adalah fixed atau floating dengan bunga rata- rata mencapai 3,4% bila pinjaman tersebut dalam bentuk euro dan 3,83%% bila pinjaman yang diajukan dalam bentuk dollar.
"Jangka waktunya 15 tahun termasuk lima tahun graced period," kata Vincent dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkannya di Jakarta Rabu (31/10).
Skema pinjaman yang kedua adalah non soverign loan. Pinjaman senilai US$ 5 miliar tersebut ditawarkan tanpa harus mendapatkan jaminan pemerintah.
Skema pinjaman jenis ini akan diberikan oleh AFD dengan tiga pilihan mata uang; rupiah, dolar, dan euro dengan sistem bunga floating dan fixed.
Bedanya, ketika pemerintah Indonesia nantinya mau mengambil skema pinjaman jenis ini mereka akan dikenakan biaya yang bernama appraisal fee sebesar 0,5% sampai 1% dari jumlah pinjaman dan commitment fee sebesar 0,5% per tahun pada jumlah utang yang tidak berhasil diserap.
"Kalau tingkat suku bunga hampir sama dengan soverign loan," kata Vincent.
Berkaitan dengan tawaran tersebut, dua kementerian; Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pekerjaan Umum langsung mengajukan usulan atas proyek- proyek yang berpotensi bisa didanai oleh AFD.
Kementerian Pekerjaan Umum misalnya, berdasarkan data Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan di Jakarta Rabu (31/10) ini mengajukan proyek air minum, proyek perawatan dan keamanan air untuk seluruh wilayah Indonesia dengan nilai US$ 800 ribu. Sementara itu untuk Kementerian Perhubungan, mereka mengajukan proyek pembangunan rel kereta api bandung dan proyek listrik jalur Padalarang- Cicalengka.
Pengajuan proyek juga dilakukan oleh PT Pelindo. Mereka mengajukan usulan pinjaman sebesar US$ 900 juta untuk pembangunan pelabuhan baru The New Tanjung Priok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
