/2026/05/20/1351455851.jpg "Prabowo Sebut 328 BUMN Ditutup, Negara Hemat Anggaran Rp 50 Triliun")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik curang demi menjaga kekayaan negara, salah satunya lewat efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak menjabat pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah menutup 328 BUMN dan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun.
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Beban Pensiun ASN Daerah Nyaris Rp1.000 Triliun, Fiskal Daerah Berpotensi Tertekan
Ia mengatakan target hingga akhir tahun ini bisa menutup 750 BUMN, sehingga masih ada sekitar 400 BUMN lagi yang harus ditutup. Dengan penutupan ratusan BUMN itu, ia berharap anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 100 triliun.
“Uang itu banyak di Indonesia, (tapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ucapnya.
Selain menutup BUMN yang dianggap tak menguntungkan, pemerintah juga berkomitmen menegakkan aturan. Menurut Prabowo, PT Pupuk Indonesia menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan mencatat keuntungan bersih hingga 252%
“PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20%, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujar Prabowo.
Pemerintah pun berupaya memberantas tambang ilegal di berbagai wilayah, seperti di Bangka Belitung. Kini, PT Timah Tbk mencatat kenaikan untung hingga sembilan kali lipat dibanding tahun 2025.
“PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900%,” katanya.
Prabowo mengatakan capaian ini bisa terwujud karena pemerintah dan seluruh jajaran direksi BUMN yang ada saat ini tak mau main-main dengan rakyat dan mencari keuntungan sendiri.
Baca Juga: Usai Orang Kepercayaan Jadi Tersangka, Kementerian ATR/BPN Siapkan Langkah Internal
“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
