Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tertanggal 3 Januari 2025.
Adapun tujuan pembentukan Satgas ini adalah percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, terbarukan.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Jadi Ketua
Berdasarkan Pasal 3 dalam Keppres tersebut Satgas Hilirisasi ini memiliki tugas sebagai berikut:
Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan atau regulasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.
Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional
Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Produksi Batubara Indonesia Cetak Rekor Tahun Lalu, Tembus 831 Juta Ton
Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala, ketujuh, melaksanakan percepatan permasalahan hukum.
Ketujuh, memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
