Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Sejumlah ekonom menyoroti besarnya utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan diwariskan oleh pemerintahan selanjutnya yakni presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ekonom Universitas Paramadina Handi Risca mengatakan, utang pemerintah yang telah mencapai Rp 8.000 triliun akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya."Hari ini pemerintah juga mewarisi suatu kondisi yang tidak mudah bagi pemerintahan baru," ujar Handi dalam Diskusi Publik INDEF, belum lama ini.
Bahkan, dirinya menduga bahwa utang tersebut akan semakin membengkak apabila digabung dengan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga diperkirakan utang tersebut akan bertambah sekitar Rp 1.000 triliun.
Untuk itu, secara total utang utang yang harus ditanggung oleh pemerintahan selanjutnya akan mencapai sekitar Rp 9.000 triliun.
Baca Juga: Kemenkeu Lelang 79 Aset Sitaan Pengemplang Pajak Senilai Rp 14,88 Miliar
"Kalau ini tidak terjaga artinya tiap tahun katakanlah tahun 2024 saja pemerintah baru itu membuka kembali kran utang sekitar Rp 460 triliun, jangan-jangan nanti ketika digabungkan dengan utang BUMN angkanya bisa saja mendekati Rp 1.000 triliun," katanya.
Oleh karena itu, kondisi tersebut tidaklah mudah bagi pemerintahan selanjutnya lantaran ada beban yang harus dibayarkan setiap tahunnya seperti pembayaran bunga utang yang nilainya sudah mencapai Rp 480 triliun.
Jika dibandingkan dengan belanja pemerintah, angka pembayaran bunga utang tersebut jauh lebih tinggi nilainya.
"Betapa tidak sehatnya APBN kita ini karena hanya habis untuk belanja utang, terutama bunga utang," terang Handi.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa pembayaran bunga utang terus meningkat bahkan saat ini porsinya sudah 14% dari belanja APBN.
"Posisinya sangat tinggi, bahkan tahun ini diprediksikan untuk membayar utang saja nilainya dua kali lebih tinggi dari capital expenditure," kata Wijayanto.
Tidak hanya itu, dirinya menilai posisi debt service ratio (DSR) Indonesia sudah melampaui batas amannya sebesar 30%.
"Batas aman yang diyakini banyak ekonom termasuk saya pribadi adalah 30%. Tapi Indonesia sejak tahun 2015 sudah melebihi angka 30% itu," jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan pemerintahan baru bisa meminimalkan utang. Apalagi saat ini 90% utang bersumber dari Surat Utang Negara (SUN) yang mahal.
Baca Juga: Per April 2024, Utang Pemerintah Tercatat Sebesar Rp 8.338,48 Triliun
"Berutang itu mudah, karena yang dilakukan pemerintah cukup menerbitkan SUN. Ketika gak laku, bunganya dinaikkan. Tentunya ini sesuatu yang harus dihindari di masa mendatang," terang Wijayanto.
Ia juga menyarankan pemerintah baru untuk memperbanyak porsi utang program berjangka panjang dan berbunga rendah. Misalnya saja pinjaman dari Lembaga International seperti World Bank, Asian Development Bank, maupun Islamic Development Bank.
"Karena utang-utang dari lembaga itu sebenarnya banyak yang jangkanya panjang dan jauh lebih murah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
