Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu wacana yang mengemuka adalah penghapusan struktur Kementerian BUMN dan menggantinya dengan model badan atau super holding.
Pengamat BUMN, Achmad Yunus, menyebut bahwa reformasi ini merupakan solusi atas sejumlah persoalan utama yang selama ini melingkupi BUMN, seperti politisasi dan birokratisasi yang berlebihan.
Menurutnya, pembentukan super holding bukanlah ide baru, karena telah diusulkan sejak masa Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng.
"Harapanya kala itu, dengan konsep super holding bisa memangkas alur birokrasi di BUMN sehingga BUMN tidak kehilangan momentum bisnis," kata Yunus pada Kontan.co.id, Senin (30/9).
Baca Juga: Setoran Dividen BUMN Hingga Agustus 2024 Capai Rp 70,29 Triliun
Manfaat Konsep Super Holding BUMN
Reformasi ini, menurut Yunus, berpotensi mengubah tata kelola BUMN dari pendekatan birokratis yang kaku menjadi lebih berorientasi korporasi, dengan fokus pada pertimbangan murni bisnis.
"Aspek korporasi menjadi menjadi aspek utama, sehingga BUMN bisa optimal menyumbang deviden bagi APBN," ujarnya.
Selain itu, pembentukan super holding juga dianggap mampu mengurangi konflik kepentingan yang sering muncul dalam pengelolaan BUMN.
Yunus menilai bahwa sistem birokrasi yang ada selama ini menjadi lahan subur bagi terjadinya konflik kepentingan, sehingga politisasi di tubuh BUMN dapat ditekan melalui reformasi ini.
"Pemilihan pengurus BUMN pun akan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan BUMN serta mengenyampingkan orang-orang titiapn yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu," pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Utak-Atik Skema Subsidi Energi Menjadi Bantuan Langsung Tunai
Tantangan dan Persiapan Transisi
Namun, reformasi ini bukan tanpa tantangan. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah proses transisi, termasuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian BUMN ke kementerian atau lembaga lain.
Di sisi lain, pegawai di super holding nantinya akan diisi oleh karyawan sesuai dengan kesepakatan kerja layaknya pegawai di sektor swasta.
Yunus optimistis bahwa jika konsep super holding ini berjalan dengan baik, BUMN akan menjadi lebih lincah (agile) dan mampu menangkap momentum bisnis lebih cepat, sehingga kinerja perusahaan-perusahaan negara bisa lebih optimal.
Rencana Transformasi BUMN 2024
Rencana transformasi Kementerian BUMN ini sebelumnya telah disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Burhanuddin, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan total aset BUMN yang mencapai US$ 1 triliun, laba tahun berjalan perusahaan-perusahaan negara baru sekitar Rp 327,12 triliun.
Baca Juga: Menilik Rencana Pemerintahan Prabowo Ubah Subsidi Energi ke BLT
Dengan asumsi nilai tukar US$ 1 = Rp 15.000, laba tersebut hanya sekitar 2,18% dari total aset BUMN. Burhanuddin menekankan perlunya transformasi bisnis, budaya, dan manajemen agar BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.
"Jadi harus ada transformasi bisnis, kultural dan managemen. Jadi itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari yang akan datang," ujar Burhannuddin di UOB Outlook pekan ini.
Selanjutnya: PT JIP & Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Kembali Relokasi Kabel Udara di Jaksel
Menarik Dibaca: Cara Reset iPhone 12 untuk Mengatur Ulang agar Kembali Seperti HP Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
