Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025.
Hanya saja, kebijakan ini hanya ditujukan kepada barang dan jasa mewah saja.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan, dengan dibatalkannya kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang-barang yang bersifat umum maka akan membantu mendorong kegiatan ekonomi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun.
Baca Juga: Aturan Terbit! PPN 12% Resmi Hanya untuk Barang Mewah
"Setidaknya dengan adanya pembatalan tersebut daya beli masyarakat khususnya kelas menengah dan bawah tidak akan tergerus lebih lagi," ujar Chandra kepada Kontan.co.id, Rabu (1/1).
Menurutnya, hal tersebut penting diperhatikan oleh pemerintah, mengingat jika daya beli semakin menurun maka akan berpengaruh terhadap penjualan dan kinerja perusahaan.
"Keputusan tersebut perlu diapresiasi. Hal ini menunjukkan pemerintah sangat peduli pada kepentingan masyarakat luas," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang sudah dikenai pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.
Baca Juga: DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Terapkan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah
"Nah itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu tadi seperti disampaikan yaitu barang seperti pesawat jet, kapal pesiar, yacht, dalam hal ini dan juga rumah yang sangat mewah yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (31/12).
Sri Mulyani mencontohkan, tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang seperti rumah mewah, apartemen, townhouse dan berbagai jenis lainnya dengan harga jual di Rp 30 miliar atau lebih.
Kemudian, dikenakan juga untuk balon udara, pesawat udara, private jet, kapal pesiar, hingga kendaraan bermotor yang kena PPnBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
