Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejaan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Anggaran PEN untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat tahun ini mencapai Rp 924,83 triliun.
Anggaran PEN tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi virus corona yang makin merebak, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Pembengkakan anggaran PEN 2021 itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan pemerintah memasang anggaran tambahan sebesar Rp 225,4 triliun, dari pagu semula sejumlah Rp 699,43 triliun.
Menko Airlangga membeberkan anggaran yang ditambah antara lain untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,98 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 50,04 triliun.
“Dengan adanya PPKM Darurat ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 225,4 triliun,” kata Menko Airlangga saat Konferensi Pers, Senin (5/7) petang.
Menko Airlangga menegaskan, penambahan anggaran PEN 2021 diharapkan dapat menjadi bantalan bagi perekonomian di tahun ini, agar tidak jatuh terlalu dalam.
Pemerintah juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 dari angka optimistis di kisaran 4,5%-5,3% yoy menjadi 3,7%-4,5% yoy karena dampak kebijakan PPKM Darurat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, penambahan anggaran PEN 2021 akan dialokasikan kepada program yang membutuhkan tambahan dana. Misalnya, anggaran peratawan pasien Covid-19, obat-obatan, vaksiniasi, hinga insentif tenaga kesehatan.
“Selain itu, ada beberapa tambahan tambahann lainnya yang di kesehatan yang sifatnya kecil kecil termasuk untuk kebutuhan rumah sakit darurat, dan isolasi mandiri dan pekerja migran Indonesia dan lain-lain semua akan dipenuhi,” kata Suahasil dalam kesempatan yang sama, Senin (5/7).
Kemudian, untuk program perlindungan sosial tambahan anggaran dialokasikan sejalan dengan perpanjangan sejumlah insentif atau stimulus seperti bantuan sosial tunai (BST), diskon listrik, dan lain-lain.
Lalu, untuk insentif usaha diberikan tambahan anggaran sejalan dengan perpanjangan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keeuangan (PMK) 9/2020 dan PMK 77/2021 terkait insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil yang diberlakukan hingga akhir Desember 2021.
Kendati anggaran PEN 2021 melonjak, Suahasil menegaskan pemerintah akan menggunakan berbagai alternatif skema pembiayaan seperti melalui realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diutamakan digunakan untuk penanganan pandemi virus corona.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
