Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus positif covid-19 di Indonesia nyaris mencapai satu juta kasus. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi.
“Selama potensi kasusnya masih meningkat, ini tentu akan berdampak pada semakin lama pula proses pemulihan ekonomi,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Senin (25/1).
Mengutip covid19.go.id, ada tambahan 9.994 kasus positif covid-19 pada Senin (25/1) sehingga total kasus per 25 Januri mencapai 999.256 kasus positif covid-19.
Yusuf menilai, konsep penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang di atas kertas seperti penerapan PSBB saat awal pandemi memasuki Indonesia, sudah bagus. Namun, kenyataannya PPKM belum sepenuhnya efektif menekan laju pertambahan kasus covid-19.
Sebab itu, ia meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan punishment bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Ekonom Indef perkirakan pemulihan ekonomi lebih lambat dari ekspektasi
Meski begitu, penerapan PPKM yang ketat bisa berdampak pada pelaku usaha dan pemulihan ekonomi. Sebab itu, penerapan PPKM yang ketat seharusnya dibarengi dengan insentif bagi pelaku usaha.
“Di sini peran insentif dari pemerintah sangat-sangat dibutuhkan. Terutama misalnya untuk memberikan pelonggaran, entah itu pelonggaran pajak atau mungkin restrukturisasi kredit misalnya,” ujar dia.
Kemudian, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk kembali meningkatkan kapasitas tes, tracing dan isolasi. Sebab, tes yang saat ini dilakukan dinilai masih rendah dan belum efektif untuk dapat mencari siapa saja warga yang berpotensi terkena Covid-19.
Yusuf mengusulkan, agar pemerintah melakukan tes secara aktif terlebih di daerah - daerah yang merupakan zona merah penyebaran covid-19.
Ia menilai tes yang masih rendah karena penerapan kebijakan tes yang masih bersifat pasif. Artinya, tes menunggu dari kesediaan warga. Itupun jika hasil negatif, maka warga tersebut harus membayar biaya tes secara mandiri.
Oleh karena itu, Yusuf mengusulkan agar tes dapat dilakukan dan diakses secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik untuk tes yang hasilnya negatif covid-19 maupun hasil tes yang positif covid-19.
Kemudian, terkait anggaran untuk melakukan tes secara gratis, perlu adanya kebijakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menanggung biaya tes gratis secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggarannya.
“Dan ini bisa dimobilisasi melalui Puskesmas atau RSUD seluruh Indonesia. Tapi terutama di puskesmas, karena ini kan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan di kota kecil pasti ada,” tutur Yusuf.
Selanjutnya: LPEM UI: Dana desa berkolerasi positif pada perekonomian desa saat pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
