Reporter: Bidara Pink | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada kuartal pertama 2022 membukukan kewajiban neto yang meningkat. Ini melanjutkan peningkatan pada kuartal keempat 2021.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, kewajiban neto pada tiga bulan pertama tahun ini sebesar US$ 287,1 miliar atau setara 23,5% produk domestik bruto (PDB). Ini meningkat dari kewajiban neto pada kuartal keempat 2021 yang sebesar US$ 278,9 miliar atau setara 23,5% PDB.
“Peningkatan kewajiban neto tersebut berasal dari kenaikan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN) yang melampaui peningkatan posisi aset finansial luar negeri (AFLN),” tulis Erwin dalam keterangannya, Jumat (24/6).
Baca Juga: Hingga 20 Juni 2022, Realisasi Pembiayaan Investasi Rp 18 Triliun
Erwin memerinci, KFLN pada periode tersebut tercatat US$ 719,3 miliar atau naik 1,3% qoq dari kuartal keempat 2021 yang sebesar US$ 710,3 miliar. Peningkatan kewajiban ini disebabkan oleh aliran masuk investasi langsung, sejalan dengan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia.
“Selain itu, iklim investasi domestik tetap terjaga, ada peningkatan kinerja saham seiring dengan masih kuatnya ekspor,” tambah Erwin.
Sedangkan posisi AFLN pada akhir kuartal pertama 2022 tercatat US$ 432,2 miliar atau naik 0,2% qoq dari kuartal keempat 2021 yang sebesar US$ 431,3 miliar. Peningkatan AFLN bersumber dari penempatan aset pada komponen investasi lainnya, diikuti investasi langsung dan investasi portofolio luar negeri.
Baca Juga: Awas, Tekanan Outflow Hot Money
Dengan posisi kewajiban neto PII ini, Erwin meyakini bisa mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang, yaitu sekitar 93,9% dari total, terutama dalam bentuk investasi langsung.
Ke depan, BI optimistis kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan pemerintah, serta otoritas terkait lainnya. Meskipun demikian, BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
