kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

PNS Habiskan Anggaran Rp 37,8 Triliun Sepanjang 2022 untuk Perjalanan Dinas


Selasa, 03 Januari 2023 / 18:56 WIB
PNS Habiskan Anggaran Rp 37,8 Triliun Sepanjang 2022 untuk Perjalanan Dinas
ILUSTRASI. Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua mengikuti apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Senin (8/6/2020) . PNS Habiskan Anggaran Rp 37,8 Triliun Sepanjang 2022 untuk Perjalanan Dinas.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, melandainya pandemi Covid-19, realisasi anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang 2022 membengkak menjadi Rp 37,8 triliun.

Realisasi perjalanan dinas ini membengkak Rp 10,5 triliun dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 27,3 triliun. Sementara belanja perjalanan dinas PNS pada 2020 tercatat sebesar 23,8 triliun.

“Realisasi sementara 2022, perjalanan dinas tercatat Rp 38,7 triliun,” mengutip bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1).

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Menkeu Berharap Pemda Segera Belanja

Asal tahu saja, pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, pemerintah membatasi perjalanan dinas PNS. 

Diharapkan anggaran perjalanan yang tidak terpakai tersebut bisa disalurkan untuk prioritas lain seperti penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga  mendesak para menteri dan kepala lembaga untuk memperketat penggunaan anggaran, terutama untuk perjalanan dinas dan rapat.

Baca Juga: Ini Besaran Gaji Lulusan STIS Setelah Diangkat CPNS

Di tengah wabah Covid-19, Jokowi meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil (UKM).  

“Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas,  meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tutur Jokowi pada waktu itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×