Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerbitkan ketentuan teranyar tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas beasiswa dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan (litbang).
Hal tersebut tertuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2020 dan berlaku bersamaan dengan tanggal diundangkannya, yaitu per 16 Juni 2020.
Kementerian Keuangan menjelaskan, beasiswa yang dianggap sebagai penghasilan merupakan dukungan biaya pendidikan yang diberikan untuk penerima yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) juga untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Baca Juga: Ini 5 fasilitas pajak yang diberikan menurut PP 29 tahun 2020
Dalam beleid tersebut, Kemenkeu memerinci beberapa ketentuan tentang beasiswa yang dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan.
Pertama, apabila wajib pajak (WP) badan pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan dengan penerima beasiswa.
Kedua, apabila pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari WP badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat dengan penerima beasiswa.
Dan ketiga, WP orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa.
Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan pengecualian sebagai obyek pajak penghasilan terhadap sisa lebih yang diterima oleh Badan atau Lembaga penerima beasiswa.
Pertama, apabila jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau litbang yang dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.
Baca Juga: Sah, pemerintah pangkas tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% mulai 2020
Sebagai tambahan informasi, diberlakukannya PMK tersebut berarti sekaligus mencabut ketentuan terdahulu, yaitu PMK no. 246/PMK.03/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
Selain itu, ini juga mengganti PMK no. 80/PMK.03/2009 tentang sisa lebih yang diterima atau diperboleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan litbang yang dikecualikan dari objek PPh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
