Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Test Test
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang rencananya akan dilakukan pada April mendatang. Dalam surat tersebut, PKS juga memberikan solusi lain untuk mengganti kebijakan ini.
PKS menilai, langkah yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan reformasi total pada fiskal. Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (21/3). "Cadangan dana Indonesia, dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBN 2011 masih cukup, secara fiskal masih managable," tutur Anis.
Anis menyatakan bahwa yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan perbaikan untuk paket kebijakan energi. Hal ini, menurut Anis, tidak dilakukan oleh pemerintahan SBY selama tujuh tahun masa pemerintahan. Karena itu, PKS memberikan pilihan berupa tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, karena masih bisa melakukan penghematan di beberapa tempat.
Misalnya adalah di belanja pegawai, kemudian memaksimalkan serapan anggaran yang selama ini masih sangat rendah. "Utang yang kita ambil karena defisit sayangnya tidak terpakai. Maka, yang diperlukan adalah melakukan reformasi pada manajemen fiskal," tandasnya.
Anis menambahkan, kenaikan harga minyak global pasti akan selalu terjadi. Dan melambungnya harga minyak ini, bukanlah gejala peningkatan harga yang permanen. Karena itu, seharusnya pemerintah dapat melakukan reformasi total dalam kebijakan energi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir reaksi Indonesia akan kenaikan harga minyak dunia.
"Seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang fundamental. Misalnya membuat strategic reserve seperti cadangan minyak, dan sebagainya. Minyak bisa dibuat begitu. Karena percuma kalau hanya terlalu banyak kebijakan, tapi kenaikan minyak ini terus terjadi," paparnya.
Karena itu, hingga kini belum ada alasan bagi PKS untuk mengambil sikap mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Secara fiskal masih ada jalan untuk tidak menaikkan BBM. Kalau sampai naik dan membuat kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyatakat (BLSM) maka akan seperti pindah kantong dari kanan ke kini. Kami menegaskan bahwa harga BBM subsidi masih bisa tidak naik," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
