PKS pertimbangkan keluar dari koalisi terkait reshuffle

Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim mengungkapkan, partainya sudah menentukan sikap terkait reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, keluar dari koalisi menjadi salah satu pilihan sikap PKS. Keputusan ini merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS yang digelar beberapa hari lalu.

"Ya kita tetap menunggu pengumuman resmi. Itu (keluar dari koalisi) menjadi salah satu usulan pilihan. Tapi keputusan pastinya akan ditetapkan setelah ada pengumuman reshuffle oleh Majelis Syuro PKS," katanya saat dihubungi KONTAN (17/10).

Kendati demikian, ia juga menegaskan, PKS tetap membuka kemungkinkan melanjutkan koalisi. Pertemuan Majelis Syuro PKS akan digelar secepat mungkin setelah presiden secara resmi mengumumkan reshuffle, yang kabarnya akan dilakukan pada Rabu, 19 Oktober mendatang.

Hakim membantah bila langkah partainya ini disebut sebagai upaya mengancam atau mengintervensi. "Kita tetap menghormati hak prerogatif presiden. Tapi kan juga ada kontrak politik yang harus dihormati. Kontrak politik PKS dengan presiden dulu itu empat menteri di kementrian yang definitif, kalau diganti bagaimana kontraknya ini," tandasnya.

Ia hanya berharap, presiden tidak mengabaikan mitra koalisi. Salah satunya bisa dilakukan dengan membicarakan soal bagaimana sebuah kebijakan, termasuk reshuffle, dirumuskan sebelum kemudian diputuskan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News