Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BOGOR. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menyampaikan lima hal dalam pernyataan politiknya pada tahun 2018. Salah satunya mengenai netralitas aparat negara dalam suatu pemilihan umum.
"Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara termasuk BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya. Negara harus netral dan tidak boleh berpihak," kata SBY, dalam pernyataan yang disampaikannya di kantor Sekretariar DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).
SBY menambahkan, instansi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta elemen negara lain tidak melakukan kegiatan memenangkan kandidat kepala daerah tertentu, bahkan calon presiden berserta wakilnya, saat pemilu berlangsung.
"Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu," ujar SBY.
Presiden ke-6 RI itu melanjutkan, dia meminta agar ada upaya mencegah kolusi antara elemen negara, misalnya antar aparat negara dengan partai politik tertentu. Jika hal itu terjadi, lanjut dia, ada ancaman sanksi yang berat.
"Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik," ujar SBY.
SBY meminta elemen negara berhati-hati dalam berbuat karena rakyat Indonesia tidak bodoh atau dapat dibodohi. Personel Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu, lanjut SBY, ada ketentuan dan aturan mainnya.
"Patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik," tutur dia.
SBY memang tidak menyinggung langsung mengenai kasus apa dalam pernyataan politiknya yang berkaitan dengan hal tersebut.
Namun, Demokrat sebelumnya mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.
Salah satunya soal dugaan kriminalisasi terhadap Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan calon wakilnya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Keduanya merupakan kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang diusung sejumlah partai termasuk Demokrat.
Keduanya sedang diperiksa kepolisian terkait dua kasus berbeda. Hal ini menyeret nama Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin yang kebetulan juga maju mendaftar dalam pilkada Kaltim lewat PDI Perjuangan.
Safaruddin telah membantah pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berkaitan dengan dirinya. Menurut dia, kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus lama di Samarinda yang ditangani Polri. (Robertus Belarminus)
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, berjudul: SBY Ingatkan Netralitas Aparat Negara dan Jangan Ada Kriminalisasi di Pemilu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
