Perusahaan HPH bisa minta keringanan pada Kemkeu

Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Menanggapi keberatan APHI untuk masalah pembayaran iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKK), Kementerian Kehutanan mengaku tidak punya wewenang untuk menyelesaikannya. "Kalau mau minta keringanan disampaikannya ke Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan yang bisa memutuskan," tutur Dirjen Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto.

Hadi menambahkan, Kementerian Kehutanan hanya bisa memfasilitasi dengan menyampaikan surat dari APHI yang meminta keringanan kepada Kementerian Keuangan. "Memang secara makro kondisi ekonomi sudah baik, makanya relaksasi pembayaran dihentikan. Tapi kalau ternyata di daerah mikro ekonomi membuat HPH belum mampu membayar atau ilegal logging masih marak menjadi pertimbangan keringanan, disampaikan saja kepada kehutanan, nanti kita fasilitasi," saran Hadi.

Hadi juga mengaku tidak masalah dengan ancaman APHI yang akan membawa masalah ini dalam judicial review. "Ya, enggak apa-apa," kata Hadi seraya menambahkan masih akan ada surat-surat peringatan lagi kepada pengusaha hutan soal pembayaran iuran IUPHKK

Perusahaan HPH yang mendapatkan peringatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

28 perusahaan HPH terancam tutup