Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden terkait pembentukan Badan Otoritas Danau Toba. Nantinya, badan tersebut akan ditugaskan sebagai pengelola kawasan wisata Danau Toba sekaligus menggantikan tugas yang semula dipegang oleh tujuh kabupaten di wilayah Sumatera Utara.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, seluruh bupati maupun Gubernur Sumatera Utara telah sepakat untuk menyerahkan pengelolaannya di bawah satu badan khusus.
"Akan dikelola secara kolektif, dan nanti dibentuk badan otoritas destinasi pariwisata nasional Danau Toba," kata dia usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (2/2).
Nantinya, Badan Otoritas Danau Toba akan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan agar memiliki standar internasional dan menjadi daya tarik wisatawan. Badan ini juga akan mengelola kawasan hutan seluas 500 hektare di dekat lokasi danau untuk dikembangkan menjadi lokasi eco turism.
Rencananya, payung hukum pembentukan badan ini akan terbit segera terbit, sehingga persiapan pengembangan danau bisa segera dilakukan. "Kami harapkan pada kuartal pertama ini, jadi memang sudah mendesak," ujar Arief.
Ia menambahkan, kebutuhan investasi tahap awal diproyeksikan mencapai Rp 20 triliun. Dari Jumlah investasi tersebut sebanyak Rp 10 triliun akan disediakan dari pemerintah, sedangkan sisanya akan berasal dari BUMN, serta swasta baik perusahaan lokal maupun asing.
Saat ini, kunjungan wisatawan asing ke dana Toba mencapai 250.000 pengunjung. "Nanti, kami targetkan kunjungan wisatawan akan naik menjadi 1 juta orang," kata Arief.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan, dari 10 destinasi kawasan pariwisata, saat ini pihaknya akan fokus menyelesaikan persiapan pembangunan di dua lokasi, yakni Danau Toba dan Borobudur.
"Untuk Borobudur, kami akan sepakati dengan empat manajemen yang ada sekarang, ada swasta, BUMN, ada kabupaten, harus dintegrasikan dalam satu kesatuan sehingga terintegrasi semua bisa dalam satu pintu di bawah badan otoritas," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
