Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta untuk membuat roadmap kebijakan untuk menghadapi revolusi industri keempat. Sebab, revolusi ekonomi yang ditandai dengan makin besarnya porsi digital akan menggantikan peran manusia. Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan di Indonesia semakin besar.
International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) menyatakan, datangnya revolusi industri keempat akan menguntungkan konsumen lantaran akan menghasilkan berbagai macam produk dengan biaya margin nol. Di sisi lain, revolusi ini akan menciptakan cara kerja baru yang juga menuntut pekerja memiliki keahlian baru. Bahkan, menuntut keahlian yang tinggi karena berkaitan dengan teknologi.
Tak hanya itu, jenis industri juga akan berubah, yakni mengarah pada industri padat modal dan padat karya.
Manager Program Infid Siti Khoirun Ni'mah mengatakan, sebagian besar pekerja Indonesia lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Sebagian besar pekerja Indonesia lanjut dia, juga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan.
"Kalau ini tidak diatasi, masalah revolusi industri keempat dikhawatirkan akan memperlebar ketimpangan," kata Ni'mah, Kamis (9/11).
Berdasarkan hasil Survei Barometer Sosial yang dilakukan pihaknya di tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 56% responden menyatakan terbatasnya kesempatan kerja merupakan sumber ketimpangan sosial. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2017 menunjukkan, 60,14% dari total penduduk yang bekerja berpendidikan SMP ke bawah.
Sementara itu, penurunan tingkat ketimpangan yang diukur dengan gini ratio semakin lambat. Berdasarkan data BPS pula, gini ratio Maret 2017 mencapai 0,393. Angka ini hanya turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394 dan hanya turun 0,004 poin dibanding Maret 2016 yang sebesar 0,397.
Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak pelatihan kejuruan yang berkualitas melalui empat cara. Pertama, mengalokasikan 10%-10% anggaran pendidikan untuk pelatihan kejuruan. Kedua, memastikan kerja sama lintas kementerian dan kemitraan dengan pemerintah daerah, industri, dan serikat pekerja dalam mengembangkan program pelatihan.
Ketiga, mewajibkan perusahaan menyediakan pelatihan on the job. Keempat, memastikan masyarakat miskin dan kaum perempuan mendapatkan akses pelatihan yang berkualitas.
Wakil Kepala Divisi Kajian Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (KANOPI) Universitas Indonesia Putra Prima Raka mengatakan, berdasarkan data World Bank, revolusi industri keempat bisa menyebabkan 47% angkatan kerja akan terancam dalam waktu satu dekade ke depan. "Hanya 0,5% pekerja yang mampu berkarier di jenis pekerjaan baru.
Merujuk pada data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia Agustus 2017 mencapai 128,06 juta orang. Dengan demikian, sebanyak 60,18 juta orang angkatan kerja yang terancam selama 10 tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
