Reporter: Gloria Natalia |
JAKARTA. Pemerintah akan menyempurnakan hubungan transportasi di enam koridor ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keenam koridor itu yakni Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Papua. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, pemerintah harus meningkatkan pembangunan jalan penghubung daerah produksi dengan kabupaten dan kota.
Menurut Danang Parikesit, Ketua MTI, pembangunan jalan dan pelebaran jalan raya saat ini masih amat kurang. Ini terlihat dari rata-rata kecepatan perjalanan kendaraan darat di Indonesia yang hanya mencapai 40 km/jam. Sedangkan, di Cina dan Thailand 60 km/jam.
“Selama pemerintah belum bisa membangun moda transportasi kereta api, maka pemerintah harus mengencangkan pembangunan jalan raya. Kutipan retribusi liar, baik di perlintasan kabupaten dan terminal, harus diberantas karena turut menyumbang lambatnya distribusi barang,” kata Danang saat dihubungi KONTAN, (21/8).
Untuk semakin memperlancar distribusi barang, Danang menyarankan pemerintah segera membangun jalur kereta api di dalam provinsi dan antarprovinsi. Contohnya, di Kalimantan Barat masih banyak lahan yang bisa dibuat jalur kereta api.
“Pembangunan jalur kereta api memang membutuhkan lahan. Oleh karena itu, perlu komitmen serius dari pemerintah daerah. Sehingga, isu pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga jadi kepentingan daerah,” paparnya.
Danang menilai pembangunan jalur kereta api lebih menguntungkan karena ramah lingkungan dan berdaya saing kecil. Sembari pemerintah meningkatkan pembangunan darat, kata Danang, pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan transportasi darat dan laut. Ia menghitung pertumbuhan transportasi laut dan udara sudah bagus, mencapai 20% per tahun. Namun, pemerintah tetap harus memperbaiki kebolongan di dua sektor transportasi ini. Danang melihat pemerintah harus membenahi layanan bandar udara dan memperbaiki rute-rute laut di kawasan Indonesia timur.
“Rute-rute besar berikan saja ke swasta sedangkan pemerintah menjadi pengumpang di jaringan rute-rute kecil antar daerah. Pemerintah pun harus menata ulang public service obligation,” kata Danang.
Layanan kepada publik, termasuk distributor barang, menurut Danang, juga harus dilakukan di bandara. Misalnya, Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng perlu peningkatan telekomunikasi dan kargo; sekaligus peningkatan sistem listrik di seluruh bandara di tanah air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
