Reporter: Umar Idris, Gloria Haraito | Editor: Rizki Caturini
LONDON. Indonesia harus bersiap menghadapi krisis pangan akut. Setelah Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) memberi peringatan awal Januari lalu, kini giliran Komisi Pangan Inggris mengingatkan potensi ancaman krisis pangan di Indonesia.
Laporan yang terbit Senin (24/1) ini mempertegas posisi Indonesia yang berpotensi menghadapi krisis pangan di level serius seperti tergambar di Global Hunger Index Tahun 2010. Di indeks ini, posisi Indonesia setara dengan Pakistan, Mongolia, Kenya, Burma, Vietnam, Nigeria, Mali, dan Mauritania.
Salah satu ukuran penilaian komisi ini, pertumbuhan penduduk lebih cepat ketimbang pertumbuhan suplai pangan. Sebab lahan pertanian, terus menyusut dan jumlah penduduk makin tak terbendung.
Sebagai catatan, laporan Komisi Pangan Inggris ini dibuat selama dua tahun dan melibatkan 400 ahli pangan dari 35 negara. Kondisi ini sebenarnya terjadi di banyak negara. "Ini akibat ledakan penduduk," kata John Beddington, Ketua Peneliti Komisi Pangan Inggris kepada BBC, Senin.
Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, luas sawah padi pada 2010 sekitar 12,87 juta hektare (ha), menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya 12,88 juta ha. Secara keseluruhan luas lahan pertanian tahun 2010 sekitar 19,81 juta ha, menyusut 0,2% dibandingkan dengan luas lahan pertanian tahun tahun 2009 sekitar 19,85 juta ha.
Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,5% setahun. Tahun kemarin, jumlah total penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa.
Melihat situasi ini, Komisi Pangan itu menyarankan agar pemerintah mengintervensi dengan berbagai cara. Misalnya, pemerintah membantu modal kepada para petani dan peningkatan produksi pangan. "Investasi pemerintah harus berubah dari pertanian skala besar ke petani kecil," tambah Olivier De Schutter, Utusan Khusus PBB bidang Pangan.
China sudah bertindak. Awal pekan ini, China menggelontorkan dana US$ 15 miliar kepada petani. Petani akan menerima dana itu sebelum bercocok tanam untuk meringankan pembelian bibit, pupuk dan pestisida.
Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute melihat, selain masalah lahan, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga juga menambah problem pangan di Tanah Air. "Barang sih ada, tapi dikendalikan pedagang besar," kata Purbaya.
Sudah begitu, pemerintah sering lambat bertindak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
