Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengklaim penundaan dana transfer daerah dan dana desa tahap II tahun 2016 sebesar Rp 72,9 triliun tak akan banyak berdampak bagi daerah. Daerah masih dapat membiayai belanja operasional, belanja modal, termasuk belanja infrastruktur publik untuk empat bulan ke depan.
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo, penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 19,4 triliun untuk 169 daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16,7 triliun akan membuat fiskal daerah lebih efisien.
"Penundaan DAU dan DBH mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, perkiraan pendapatan dan belanja termasuk belanja pegawai, belanja modal, dan posisi saldo pada akhir 2016," katanya, Selasa (30/2).
Daerah dengan posisi saldo sangat tinggi, penyaluran DAU ditunda 50%, saldo kategori tinggi ditunda 40%, cukup tinggi 30%, dan sedang ditunda 20%.
Daerah yang memiliki saldo sangat tinggi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bogor, dengan posisi saldo sebesar Rp 1 triliun sampai Rp 3 triliun.
Kemkeu juga menunda penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 23 triliun. Penundaan ini dilakukan karena ada sisa dana TPG yang mengendap di daerah sebesar Rp 19,6 triliun sampai 2015.
(Uji Agung Santosa )
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
