Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah konsisten menjalankan kewajiban atawa mandatory pencampuran biodiesel 20% alias B20 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mulai efektif pada tahun ini.
Permintaan tersebut telah disampaikan gabungan usaha kelapa sawit kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Komplek Istana Kepresidenan pada Selasa (2/2).
Joko Supriyono, Ketua Umum Gapki mengatakan, pemerintah perlu memberikan sanksi bagi distributor BBM maupun industri yang belum memenuhi ketentuan ini. Menurut dia, dengan berjalannya mandatory tersebut, maka industri hulu kelapa sawit di Indonesia akan dapat terus berkembang.
"Biodiesel kan sudah berjalan, targetnya B20, nanti akan ada enforcement terhadap PT Pertamina ataupun pelaku usaha lain yang tidak mencampurkan," kata dia, usai mengikuti pertemuan dengan Presiden.
Pada tahun 2015 lalu, konsumsi crude palm oil (CPO) atawa minyak sawit mentah di dalam negeri mencapai sekitar 7 juta ton, sedangkan ekspornya mencapai 26 juta ton.
Joko bilang, dengan kewajiban B20 potensi permintaan domestik akan naik sekitar 3 juta ton, sehingga total suplai ke dalam negeri totalnya menjadi 10 juta ton. "Maka bisa mengurangi 3 juta ton yang selama ini di pasar global, sehingga akan bisa memberikan sentimen positif bagi pelaku pasar," ujar dia.
Saleh Husin, Menteri Perindustrian mengatakan, untuk dapat implementasikan B20 bisa berjalan, pihaknya juga akan gencar melakukan sosialisasi dengan kalangan industri termasuk produsen otomotif. Sehingga, konsumsi BBM jenis biosolar tidak berdampak negatif pada mesin kendaraan dan industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
