kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pengelolaan KBS diserahkan ke Wali Kota Surabaya


Selasa, 21 Januari 2014 / 15:30 WIB
Pengelolaan KBS diserahkan ke Wali Kota Surabaya
ILUSTRASI. Perhatikan! Inilah Bahaya Menggunakan Skincare Share in Jar


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Kisruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diadukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang ini, Selasa (21/1).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, bersama dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan didampingi Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beserta Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya membahas persoalan tersebut di Kantor Presiden.

Dalam keterangannya seusai bertemu presiden, Menhut Zulkifli mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Wali Kota Surabaya mengelola KBS.

"Jadi izin definitif dalam minggu ini akan kita serahkan kepada wali kota, sehingga wali kota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola KBS, walaupun masih ada kasasi," tuturnya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat, gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya akan menghadapi gugatan kasasi itu secara bersama-sama.

Selain itu, dalam pertemuan itu, pemerintah pusat juga memutuskan untuk merotasi manajemen KBS untuk penyegaran.

"Apakah rotasi mereka, yang sudah lama di situ, di perusahaan daerah minum, PD Pasar dan lain sebagainya," imbuhnya.

Dengan melakukan rotasi, pemerintah pusat berharap pengelola KBS nanti adalah orang-orang yang baru dan tidak terlibat konflik apa pun dalam persoalan KBS. Maka, pengelola baru itu akan lebih fokus pada kesejahteraan satwa dan perbaikan manajemen KBS.

Mereka bisa menata manajemen di KBS termasuk kandang, pakan dan melakukan audit bersama wali kota dengan Universitas Airlangga untuk mengetahui apakah ada kelebihan populasi satwa, dan satwa yang masih sehat, layak hidup dan kandang yang cocok atau layak untuk satwa.

"Nanti kalau satwa kelebihan tua, atau sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin, nanti diserahkan ke lembaga independen seperti Unair," katanya.

Sebelum bertemu Presiden, Zulkifli menggelar rapat koordinasi mengatasi persoalan kemelut di KBS hari ini. Ia  mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Sony Partono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×